Ilustrasi MBG
JAKARTA,BANGSAONLINE.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan sejumlah perubahan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk melibatkan kantin sekolah dalam proses produksi makanan dan menghentikan sementara pembangunan dapur baru.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas program melalui penguatan tata kelola, efisiensi anggaran, dan penajaman sasaran penerima manfaat.
BACA JUGA:
- Polres Pamekasan Dalami Dugaan Rangkap Jabatan Korwil BGN, Pemeriksaan Maraton 10 Jam
- Dapur MBG Ditutup Sementara Usai Keracunan Massal Puluhan Siswa SMAN 1 Kokop Bangkalan
- Efisiensi Anggaran, BGN Stop Sementara Pendaftaran Dapur MBG Baru
- Dinkes Bangkalan Hentikan Pendampingan Urus Sertifikat Dapur MBG usai Muncul Isu Pungli
Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, menegaskan pihaknya berkomitmen memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Fokus utama BGN saat ini adalah memastikan setiap anggaran dan sumber daya yang menghasilkan dampak yang optimal," ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (05/06/2026).
Sebagai bagian dari evaluasi program, BGN melakukan penataan ulang terhadap sejumlah aspek pelaksanaan MBG.
Langkah yang ditempuh meliputi refocusing penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, serta optimalisasi dapur yang telah beroperasi.
Selain itu, BGN juga memperkuat pembinaan dan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, mutu layanan, dan kualitas sumber daya manusia yang telah ditetapkan.
Melalui kebijakan tersebut, BGN ingin memastikan setiap makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat memenuhi standar gizi dan keamanan pangan yang baik.
Nanik mengungkapkan hingga saat ini masih terdapat ketimpangan persebaran layanan MBG di sejumlah daerah.
"Masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggi di wilayah aglomerasi. Sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan," ujarnya.
Untuk memperluas jangkauan layanan, BGN saat ini tengah menyiapkan berbagai skema pelaksanaan MBG yang lebih adaptif bagi wilayah 3T.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemerataan akses layanan gizi sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program MBG di seluruh Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
