Pemkab Tuban Raih WTP 11 Kali Beruntun, Ketua DPRD Minta Pemkab Pertahankan Tren Positif

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban kembali menorehkan prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan. Pemkab Tuban sukses mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025, pada Jumat (29/5/2026).

Pencapaian yang diraih selama sebelas kali berturut-turut ini langsung mendapat apresiasi tinggi dari Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro. Pria dari Fraksi Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa prestasi gengsi ini harus terus dipertahankan agar pengelolaan keuangan daerah tetap efektif, transparan, dan akuntabel.

"Kami mengapresiasi atas Pemerintah Kabupaten Tuban yang telah sukses meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," ujar Sugiantoro kepada wartawan, Senin (1/6/2026).

Sugiantoro juga mengingatkan Pemkab Tuban untuk tidak lengah dan terus menjaga kinerja maksimal dalam mengelola anggaran publik. Menurutnya, tata kelola yang bersih harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat setempat.

"Sekali lagi, ini sebagai bentuk apresiasi di mana Pemerintah Kabupaten Tuban dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu kesesuaian standar akutansi pemerintahan dan efektifitas sistem pengendalian internal berjalan dengan baik," tambahnya.

Di sisi lain, Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, menyambut baik apresiasi tersebut. Ia menekankan bahwa capaian luar biasa ini merupakan buah dari sinergi, komitmen, serta kedisiplinan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan aparatur sipil negara (ASN) dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

Joko juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas fungsi kontrol yang dijalankan oleh legislatif selama ini.

"Terima kasih dukungan dan fungsi pengawasan DPRD Tuban yang berjalan harmonis, sehingga turut memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel," ungkap Joko.

Bagi Pemkab Tuban, predikat WTP ini bukan sekadar urusan formalitas di atas kertas, melainkan sebuah cerminan nyata dari komitmen kerja profesional seluruh elemen pemerintahan.

"Opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif ataupun formalitas semata. Lebih dari itu, predikat tersebut menjadi cerminan nyata tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang bersih serta bertanggung jawab," pungkasnya.

Sebagai informasi, Opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan oleh BPK RI. Penilaian ini didasarkan pada empat indikator utama: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap undang-undang, serta efektivitas sistem pengendalian intern. (wan/rev)