Bupati Fandi Akhmad Yani (kanan) bersama Ketua DPRD M Syahrul Munir (kiri) saat menerima opini WTP atas LKPD 2025 dari BPK RI. foto: ist
GRESIK,BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten Gresik kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-11 yang diraih Kabupaten Gresik secara berturut-turut. Prestasi itu sekaligus menandai konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan di tengah pertumbuhan industri dan pembangunan daerah yang terus berkembang.
Penghargaan WTP diserahkan langsung Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (29/5/2026).
Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani mengatakan raihan WTP ke-11 merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
"Capaian ini bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah," kata Bupati.
Ia menegaskan Pemkab Gresik akan terus memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan secara optimal.
Penghargaan tersebut diraih lantaran Kabupaten Gresik dinilai mampu mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.
Berbagai upaya pembenahan juga terus dilakukan pemerintah daerah, mulai dari penguatan sistem pengendalian internal, penataan aset daerah, percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan, hingga peningkatan disiplin rekonsiliasi keuangan antarperangkat daerah.
Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, mengatakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2025 merupakan amanat konstitusi yang harus diselesaikan tepat waktu.
Menurut Yuan, hasil pemeriksaan BPK berupa opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Opini tertinggi yang diberikan BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), disusul Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, dan Disclaimer atau tidak memberikan pendapat.
"Opini WTP itu menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Jadi apabila terdapat kasus yang tidak berkaitan langsung dengan penyajian laporan keuangan, maka hal tersebut tidak otomatis memengaruhi opini," jelasnya.
Ia juga menyinggung sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi di Jawa Timur sepanjang 2026.
Menurutnya, berbagai kasus tersebut menjadi pengingat bagi BPK untuk terus memperkuat kualitas audit dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi fraud dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Yuan menambahkan, proses penetapan opini di BPK dilakukan secara berlapis dan tidak bergantung pada satu orang pengambil keputusan.
Untuk entitas berisiko tinggi, hasil pemeriksaan bahkan harus melalui mekanisme cross review antarperwakilan BPK di berbagai provinsi guna memastikan independensi dan objektivitas pemeriksaan.
"Jadi bukan keputusan satu orang. Ada review internal dan cross review antarwilayah untuk memastikan independensi dan objektivitas pemeriksaan,” tegasnya.
Dari hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2025, BPK Perwakilan Jawa Timur menyimpulkan bahwa seluruh 33 pemerintah daerah di Jawa Timur yang hadir dalam penyerahan LHP tahun ini berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Meski demikian, Yuan mengingatkan bahwa capaian tersebut harus dipertahankan melalui tata kelola yang baik dan akuntabel pada tahun-tahun berikutnya.
"Seperti yang pernah disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, WTP bukanlah prestasi, melainkan kewajiban. Justru mempertahankannya yang tidak mudah,” tandasnya. (hud/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
