Tetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan, BPBD Jember Minta Warga Hemat Air hingga Waspada Karhutla

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Pemkab Jember resmi menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi musim kemarau ekstrem tahun ini. Kebijakan tersebut diambil setelah adanya peringatan dini dari BMKG yang memprediksi puncak musim kering di wilayah Jember akan terjadi pada Agustus mendatang.

Kalaksa BPBD Jember, Edy Budi Susilo, mengatakan penetapan status siaga darurat dilakukan sebagai bentuk respons cepat pemerintah daerah terhadap ancaman krisis air bersih, serta potensi bencana lain yang dapat muncul selama musim kemarau.

Menurut dia, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mengurangi dampak kekeringan yang diperkirakan berlangsung lebih panjang dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap beberapa hal penting yang perlu diwaspadai masyarakat Jember selama periode April hingga Agustus,” kata Edy, Senin (27/4/2026).

Ia menjelaskan, ancaman pertama yang perlu diantisipasi masyarakat adalah potensi kemarau panjang yang dapat memengaruhi ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah.

Karena itu, BPBD Jember mengimbau warga mulai melakukan penghematan penggunaan air sejak dini agar kebutuhan dasar masyarakat tetap tercukupi selama musim kemarau berlangsung.

Selain ancaman kekeringan, BPBD juga menyoroti tingginya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama cuaca panas dan minim hujan.

Edy menegaskan masyarakat dilarang membuka lahan dengan cara dibakar, terutama di kawasan lereng pegunungan dan area yang berbatasan langsung dengan hutan.

“Potensi kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian serius. Kami meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan karena sangat berisiko memicu kebakaran yang meluas,” ucapnya.

Untuk mempercepat penanganan jika terjadi bencana, BPBD Jember juga telah menyiapkan sejumlah posko mitigasi di titik-titik yang dinilai rawan kekeringan dan karhutla.

Posko tersebut disiagakan guna mempercepat distribusi bantuan air bersih sekaligus memudahkan pemantauan terhadap potensi munculnya titik api di beberapa kawasan.

Dalam pelaksanaan mitigasi bencana, BPBD Jember turut menggandeng sejumlah pihak, mulai dari instansi kehutanan hingga unsur masyarakat di tingkat desa dan kecamatan.

Edy menyebut koordinasi dilakukan bersama Perhutani dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam untuk memperkuat pengawasan kawasan hijau dan wilayah konservasi.

Selain itu, BPBD Jember juga melibatkan Forkopimda, relawan kebencanaan, tokoh agama, serta masyarakat guna memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman musim kemarau ekstrem.

“Kami sudah melakukan berbagai langkah teknis mulai dari simulasi hingga koordinasi lintas sektor. Namun, kesadaran dan kewaspadaan masyarakat tetap menjadi faktor paling penting untuk meminimalkan dampak bencana,” urai Edy.

Pemkab Jember berharap status siaga darurat yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kesiapan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi ancaman kekeringan, krisis air bersih, hingga potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau tahun ini. (ngga/yud/mar)