Targetkan Zero Kemiskinan Ekstrem di Jember, Gus Fawait Soroti Wilayah Hutan dan Perkebunan

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Bupati Jember, Muhammad Fawait atau yang akrab disapa Gus Fawait, menegaskan komitmennya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di kawasan penyangga hutan dan perkebunan.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Forum Kompascom Talks yang digelar di Gedung Soedjarwo, Universitas Jember, Senin (13/4/2026).

Dalam forum bertema penanganan kemiskinan di lahan produktif itu, Gus Fawait menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Jember memang menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Namun demikian, menurutnya, persoalan kesejahteraan masih menjadi tantangan serius di wilayah pinggiran, khususnya kawasan sekitar hutan dan perkebunan.

Ia menilai, masyarakat yang tinggal di area tersebut selama bertahun-tahun belum mendapatkan intervensi ekonomi yang optimal, meskipun daerah itu berada di sekitar kawasan produktif milik negara.

“Kemiskinan di kawasan pinggir hutan dan perkebunan menjadi tantangan utama saat ini. Kehadiran dua BUMN besar seperti PTPN dan Perhutani harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan persoalan tersebut,” ujarnya.

Jember disebutnya berpotensi besar untuk menekan angka kemiskinan ekstrem melalui program perhutanan sosial yang luas lahannya mencapai puluhan ribu hektare. 

Gus Fawait meyakini, pengelolaan lahan yang tepat sasaran dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan dan kawasan sekitar hutan.

Ia pun optimistis target zero kemiskinan ekstrem di Jember pada 2029 dapat tercapai apabila distribusi lahan serta pembukaan lapangan pekerjaan di sektor perkebunan lebih berpihak kepada masyarakat lokal.

“Prioritas harus diberikan kepada warga miskin ekstrem yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan perkebunan. Selain itu, lahan tidur milik perusahaan juga bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di sektor informal,” paparnya.

Kendati demikian, Gus Fawait mengakui masih terdapat sejumlah kendala administratif dalam pelaksanaan program kehutanan sosial. 

Salah satu persoalan yang disorotinya adalah belum optimalnya keterlibatan pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program tersebut.

Karena itu, Bupati Jember berharap koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, perusahaan negara, dan pemangku kepentingan lainnya dapat diperkuat dengan dukungan basis data yang akurat.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jember, Muhammad Zainuri menilai persoalan kemiskinan di Jember tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi masyarakat, tetapi juga lemahnya sinkronisasi program antar lembaga.

Ia beranggapan, pelbagai program penanggulangan kemiskinan sebenarnya sudah tersedia, namun implementasinya masih berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang kuat.

“Program penanganan kemiskinan sebenarnya sudah banyak, tetapi pelaksanaannya belum terintegrasi sehingga hasilnya belum maksimal,” ucapnya.

Ia menekankan pentingnya integrasi kebijakan antar lembaga agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, digitalisasi data dinilai penting untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Tak hanya itu, Prof. Zainuri juga mendorong penerapan mekanisme reward and punishment dalam pelaksanaan program pemerintah guna meminimalkan kebocoran anggaran maupun penyimpangan distribusi bantuan.

Ia mengingatkan, program bantuan pemerintah seharusnya tidak berhenti pada bantuan langsung semata, melainkan harus diarahkan pada pemberdayaan ekonomi berkelanjutan agar masyarakat mampu mandiri secara finansial.

Pendekatan pemberdayaan dianggap menjadi langkah penting untuk menciptakan dampak jangka panjang dalam upaya pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Jember. (ngga/yud/mar)