Bupati Jember, Muhammad Fawait atau yang akrab disapa Gus Fawait.
Kendati demikian, Gus Fawait mengakui masih terdapat sejumlah kendala administratif dalam pelaksanaan program kehutanan sosial.
Salah satu persoalan yang disorotinya adalah belum optimalnya keterlibatan pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program tersebut.
Karena itu, Bupati Jember berharap koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, perusahaan negara, dan pemangku kepentingan lainnya dapat diperkuat dengan dukungan basis data yang akurat.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jember, Muhammad Zainuri menilai persoalan kemiskinan di Jember tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi masyarakat, tetapi juga lemahnya sinkronisasi program antar lembaga.
Ia beranggapan, pelbagai program penanggulangan kemiskinan sebenarnya sudah tersedia, namun implementasinya masih berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang kuat.
“Program penanganan kemiskinan sebenarnya sudah banyak, tetapi pelaksanaannya belum terintegrasi sehingga hasilnya belum maksimal,” ucapnya.
Ia menekankan pentingnya integrasi kebijakan antar lembaga agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, digitalisasi data dinilai penting untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Tak hanya itu, Prof. Zainuri juga mendorong penerapan mekanisme reward and punishment dalam pelaksanaan program pemerintah guna meminimalkan kebocoran anggaran maupun penyimpangan distribusi bantuan.
Ia mengingatkan, program bantuan pemerintah seharusnya tidak berhenti pada bantuan langsung semata, melainkan harus diarahkan pada pemberdayaan ekonomi berkelanjutan agar masyarakat mampu mandiri secara finansial.
Pendekatan pemberdayaan dianggap menjadi langkah penting untuk menciptakan dampak jangka panjang dalam upaya pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Jember. (ngga/yud/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
