Wali Kota Malang saat meresmikan SPPG milik Yayasan Synergy An Nahl Indonesia.
KOTA MALANG, BANGSAONLINE.com - Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, meresmikan 4 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Yayasan Synergy An Nahl Indonesia, Kamis (7/5/2026). Lokasi SPPG berada di Kecamatan Kedungkandang Buring 2 dan Buring 3, Kecamatan Lowokwaru Tlogomas 2, serta Kecamatan Sukun Bandungrejosari 3.
Wahyu menegaskan, program MBG atau makan bergizi gratis merupakan prioritas Presiden Prabowo untuk mencukupi kebutuhan gizi anak-anak. Peresmian turut dihadiri Direktur Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) Wilayah I Badan Gizi Nasional (BGN), Harjito B.
“Kebetulan hadir langsung Pak Direktur Pemantauan dan Pengawasan, ia juga menyampaikan bahwa Kota Malang termasuk daerah yang minim terkena masalah. Kalau saya lihat memang tidak ada sama sekali,” kata Wahyu.
Ia menilai, keberhasilan program MBG di Malang berkat kekompakan pengelola SPPG yang konsisten menjalankan SOP BGN. Wahyu menginstruksikan Satgas yang diketuai Sekda untuk rutin melakukan pengecekan lapangan.
“Saya menginstruksikan melalui Satgas untuk rutin melakukan pengecekan lapangan guna mengantisipasi persoalan sekecil apa pun,” ujarnya.
Saat ini, Kota Malang memiliki 82 SPPG. Dengan tambahan 4 unit baru, diharapkan pemerataan program MBG semakin cepat dan memperkuat dukungan terhadap prioritas nasional.
Wahyu menekankan, sinergi pemerintah dan mitra harus berlanjut demi menyiapkan generasi 'Mbois Berkelas' menuju Indonesia Emas.
Sementara itu, Harjito menegaskan bahwa pemerintah berhak melakukan sidak ke SPPG sesuai Kepres Nomor 28.
“Monggo Pak, kalau melakukan sidak dalam rangka perbaikan tata kelola di lapangan. Tentu nanti rekomendasi yang dikeluarkan Pemda disampaikan ke kami, dan kami akan tindak lanjuti,” tuturnya.
Ia menjelaskan, sasaran utama BGN adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B). Saat ini cakupan 3B di Kota Malang baru 16 persen dari total kebutuhan.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan, terdapat 12 ribu ibu hamil di Malang. Harjito meminta korcam dan korwil memaksimalkan pendataan melalui koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan dan BKKBN.
“Percepatan layanan gizi nasional membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, relawan, hingga yayasan pengelola dapur pelayanan gizi,” pungkasnya. (dad/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
