Wali Kota Malang saat meresmikan SPPG milik Yayasan Synergy An Nahl Indonesia.
Wahyu menekankan, sinergi pemerintah dan mitra harus berlanjut demi menyiapkan generasi 'Mbois Berkelas' menuju Indonesia Emas.
Sementara itu, Harjito menegaskan bahwa pemerintah berhak melakukan sidak ke SPPG sesuai Kepres Nomor 28.
“Monggo Pak, kalau melakukan sidak dalam rangka perbaikan tata kelola di lapangan. Tentu nanti rekomendasi yang dikeluarkan Pemda disampaikan ke kami, dan kami akan tindak lanjuti,” tuturnya.
Ia menjelaskan, sasaran utama BGN adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B). Saat ini cakupan 3B di Kota Malang baru 16 persen dari total kebutuhan.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan, terdapat 12 ribu ibu hamil di Malang. Harjito meminta korcam dan korwil memaksimalkan pendataan melalui koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan dan BKKBN.
“Percepatan layanan gizi nasional membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, relawan, hingga yayasan pengelola dapur pelayanan gizi,” pungkasnya. (dad/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
