Jajaran Direksi baru BPJS Kesehatan meluncurkan 8 Quick Wins yang ditarget rampung dalam 100 hari
“Selain PANDAWA 24 jam, kami juga menghadirkan layanan prioritas dengan standar waktu respons kurang dari lima menit. Ini merupakan standar baru pelayanan cepat bagi peserta JKN,” kata Akmal.
Layanan prioritas tersebut mencakup tiga jenis layanan utama. Pertama, penambahan anggota keluarga untuk peserta bayi baru lahir dari berbagai segmen kepesertaan. Kedua, pengaktifan kembali kepesertaan JKN bagi anak di atas usia 21 tahun yang masih menempuh pendidikan, pekerja penerima upah yang berubah status menjadi peserta mandiri, serta warga negara Indonesia yang kembali dari luar negeri. Ketiga, perubahan atau pembaruan data peserta seperti nomor telepon, identitas kependudukan, hingga perubahan golongan dan gaji bagi aparatur negara.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang hadir dalam acara tersebut menilai inovasi layanan digital seperti PANDAWA 24 jam menjadi bagian penting dalam transformasi pelayanan publik.
Menurutnya, Indonesia sedang bergerak menuju konsep digital welfare state, di mana layanan publik diharapkan tidak lagi bersifat reaktif tetapi proaktif.
“Layanan publik yang cepat dan solutif menjadi kebutuhan utama masyarakat. Digitalisasi membantu mengurangi inefisiensi waktu dan meningkatkan kualitas pelayanan,” ujarnya.
Apresiasi serupa juga disampaikan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka. Ia menilai akses layanan kesehatan yang mudah dan responsif menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia.
Sementara itu, Wakil Ketua Baznas RI, Zainul Tauhid Sa’adi, menilai inovasi PANDAWA 24 jam sebagai langkah progresif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
“Ini membuktikan bahwa negara hadir memberikan kemudahan akses layanan kesehatan bagi masyarakat tanpa dibatasi ruang dan waktu,” katanya.
Selain program yng berfokus pada peserta, BPJS Kesehatan juga meluncurkan empat program Collaborative yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Program tersebut meliputi P-Care MBG untuk memantau kesehatan siswa penerima program Makan Bergizi Gratis, Siswa Sehat Sekolah Rakyat melalui pemeriksaan kesehatan berkala, Desa Sehat JKN yang melibatkan koperasi sebagai agen fasilitator jaminan kesehatan, serta program JKN 3T yang bekerja sama dengan TNI AL dalam memberikan layanan kesehatan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. (fer/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
