Dari kiri, Anggota Komisi II H. Sa'ad Muafi, H. Nur Laila, Fatiyyah Azzahroh, dan Host Revol Afkar saat podcast Program Jawara (Jagongan Wakil Rakyat).
"Digitalisasi artinya pedagang pasar kita juga harus punya toko online. Sertifikasi Halal juga kami dorong sebagai 'tiket' ekspor ke pasar internasional seperti Timur Tengah atau Malaysia. Kami di dewan mendorong subsidi anggaran agar sertifikasi ini gratis bagi UMKM kecil," jelas Nur Laila.
Hilirisasi dan Perlindungan Produk Lokal
DPRD juga menyoroti pentingnya hilirisasi agar Pasuruan tidak hanya menjual bahan mentah. Fatiyyah Azzahroh mendorong bantuan tidak hanya berupa uang, melainkan alat-alat produksi. Misalnya mesin pengemas (packaging), agar produk lokal layak masuk ke rak supermarket besar.
Selain itu, keberadaan Creative Hub di tiap kecamatan dan peran Rumah Kurasi terus diperkuat untuk memastikan standar higienitas dan desain produk sebelum dilempar ke pasar luas.
"Kami menginisiasi lebih banyak business matching untuk mempertemukan pengusaha Pasuruan dengan pembeli potensial dari luar negeri. Kami ingin setiap tamu yang datang ke Pasuruan, oleh-oleh wajibnya adalah produk UMKM binaan kita," imbuh Fatiyyah.
Komitmen Pengawasan Legislatif
Menutup diskusi, Komisi II DPRD Pasuruan memastikan akan terus melakukan fungsi pengawasan ketat terhadap Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Perindag. Hal ini dilakukan untuk sinkronisasi visi bupati dengan realisasi di lapangan.
"Jika ada hambatan birokrasi yang memperlambat UMKM naik kelas, itu yang kita sikat habis. Manfaatkan peluang bantuan modal yang ada. Adaptasi atau mati," pungkas Ning Ila, sapaan Nur Laila memberikan pesan tegas bagi para pelaku usaha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
