Andi Fajar Yulianto, Direktur YLBH Fajar Trilaksana.
GRESIK, BANGSAONLINE.com – Perayaan Idul Fitri 1447 H tahun 2026 yang seharusnya menjadi momentum kembali ke fitrah, dinilai menyisakan rasa getir akibat sederet fenomena kontradiksi moral. Di tengah gema takbir kemenangan, publik justru dihadapkan pada rentetan operasi tangkap tangan (OTT) korupsi dan insiden kekerasan penyiraman air keras yang mencoreng wajah hukum nasional.
Direktur YLBH Fajar Trilaksana, Andi Fajar Yulianto, menyoroti bagaimana disonansi moral masih menjadi penyakit kronis di tanah air. Korupsi yang terjadi menjelang Ramadhan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan paling nyata terhadap semangat empati yang diajarkan selama berpuasa.
BACA JUGA:
- Apresiasi Kepolisian, Ketum BKN Kawal Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis Andrie Yunus
- Marak Kasus Keracunan MBG, Direktur YLBH FT Sarankan Tinjau Ulang dan Libatkan Penegak Hukum
- Soal Kerugian Perumda Giri Tirta, Fajar Yulianto: Manajemen Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Hukum
- Soroti Eksploitasi Anak, Direktur YLBH FT Serukan Aksi Nyata di HAN 2025
"Jika puasa mengajarkan empati kepada yang lapar, korupsi justru merampas hak-hak dasar mereka demi gaya hidup mewah yang dipamerkan saat Lebaran. Kesucian Idulfitri tidak bisa dibeli dengan zakat yang berasal dari uang panas," cetus Andi Fajar.
Menurutnya, salah satu poin yang memicu polemik adalah perubahan status tahanan eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari rumah tahanan menjadi tahanan rumah saat momen Idulfitri. Kebijakan ini dinilai banyak pihak sebagai bentuk "permaafan sejenak" yang justru mencederai prinsip kesetaraan di mata hukum.
"Hal ini justru dinilai banyak pihak mencoreng penegakan hukum oleh lembaga yang seharusnya anti rasa iba bernama KPK, hingga menimbulkan kecemburuan hebat bagi narapidana lainnya," ujarnya.
Selain korupsi, kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, turut disorot oleh Andi Fajar. Ia menganggap kasus tersebut menjadi simbol betapa korosifnya keadilan saat ini. Kekerasan terhadap pihak-pihak yang berani bersuara kritis dianggap sebagai upaya "membakar" wajah bangsa.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




