Muhamad Rofi'i Muchlis, Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara (BKN).
JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara (BKN), Muhamad Rofi'i Muchlis, menghadiri langsung konferensi pers pengungkapan kasus kekerasan biadab yang menimpa aktivis Andrie Yunus di Mapolda Metro Jaya. Dalam rilis tersebut, terungkap fakta mengejutkan bahwa empat tersangka pelaku penyiraman air keras merupakan oknum prajurit TNI aktif.
Keempat tersangka terdiri dari tiga perwira dan satu bintara, yakni Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES. Keempatnya diketahui berasal dari matra Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).
“Tiga di antaranya berpangkat perwira, dengan pangkat tertinggi kapten,” jelas Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Mayjen TNI Yusri Nuryanto, saat memberikan keterangan resmi.
Menanggapi pengungkapan cepat ini, Muhamad Rofi'i Muchlis memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Ia menilai kolaborasi antarlembaga ini berhasil mengungkap aktor lapangan dari tindakan keji tersebut.
Rofi'i berharap proses penyidikan terus berkembang untuk memastikan apakah aksi ini dilakukan atas inisiatif pribadi atau ada instruksi dari pihak lain.
"Mereka yang terungkap sekarang itu statusnya hanya prajurit, semoga saja dia bertindak tanpa ada yang merintah. Negara kita adalah negara hukum, maka penyelesaian ini harus secara hukum. Kita percayakan semua kepada aparat penegak hukum," tegas Rofi'i.
Meski para tersangka telah diamankan, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI belum merilis motif di balik aksi penyiraman tersebut. Berdasarkan rekaman CCTV, teridentifikasi sedikitnya dua eksekutor langsung di lapangan, sementara peran dua tersangka lainnya masih didalami secara intensif.
Danpuspom TNI menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan Polri dalam menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya.
“Kami mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk terus mendalami motifnya,” ujar Yusri Nuryanto.
Acara jumpa pers tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Anggota DPR RI Maulana Habiburrohman, jajaran Divisi Propam Polri, Komnas HAM, serta Kapolda Metro Jaya. Kehadiran berbagai elemen ini menegaskan bahwa kasus kekerasan terhadap aktivis menjadi perhatian serius negara. (afa/rev)
