Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat di Pendopo Kabupaten Jombang. Foto: AAN AMRULLOH/ BANGSAONLINE
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) memerlukan sinergi dari tingkat paling bawah.
Dalam kunjungannya ke Pendopo Kabupaten Jombang, menteri yang karib disapa Gus Ipul itu mengajak pengurus RT, RW, hingga warga sipil untuk proaktif memvalidasi data kemiskinan.
Menurut Gus Ipul, validitas data adalah fondasi vital agar bantuan sosial (bansos) dan program perlindungan pemerintah tidak salah sasaran.
Dalam sosialisasi yang dihadiri jajaran Pemkab Jombang tersebut, Mensos menjelaskan dua metode utama yang digunakan untuk menyaring data penerima bantuan.
Pertama, data diverifikasi secara struktural mulai dari tingkat RT/RW, desa/kelurahan, hingga Dinas Sosial di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya, data akan diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tiga bulan untuk menentukan peringkat kesejahteraan masyarakat (desil 1–10).
Kedua, pemerintah membuka ruang bagi publik untuk mengoreksi data secara mandiri. Warga yang menemukan ketidaksesuaian di lapangan dapat melapor melalui: Aplikasi Cek Bansos (Fitur Usul-Sanggah), WhatsApp Center di nomor 08877-171-171.
Gus Ipul mengungkapkan bahwa proses verifikasi lapangan yang ketat telah membuahkan hasil signifikan. Dari hasil dialog langsung terhadap sekitar 12 juta warga, ditemukan hampir dua juta orang yang dianggap sudah tidak layak lagi menerima bantuan karena kondisinya telah melampaui kriteria kemiskinan.
"Kami ingin memastikan setiap warga punya kesempatan untuk ikut memutakhirkan data ini. Tujuannya agar sistem perlindungan sosial kita semakin solid dan tepat sasaran," tegasnya, Sabtu 28/02/26.
Ke depannya, pemerintah melalui Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Tim Percepatan Transformasi Digital tengah menyiapkan sistem penyaluran bansos berbasis digital. Langkah ini diambil untuk meningkatkan transparansi dan mempercepat proses validasi di seluruh wilayah Indonesia.
Meskipun kepala desa dan lurah memiliki otoritas dalam memahami kondisi warga di wilayahnya, Gus Ipul menekankan bahwa kontrol sosial dari masyarakat tetap diperlukan sebagai penyeimbang guna meminimalisir adanya data yang bias. (aan/rev)
