Wamendagri Bima Arya Sugiarto.
Menanggapi kecenderungan penggunaan Dana Desa yang kerap terserap untuk pembangunan fisik semata, Wamendagri mendorong adanya perubahan orientasi kebijakan.
Ia menilai desa perlu mulai mengedepankan inovasi, pemberdayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Karena keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola anggaran. Transparansi, akuntabilitas, dan perencanaan yang matang menjadi faktor utama agar setiap rupiah anggaran memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa Kemendagri terus berupaya memperkuat aparatur desa agar mampu memaksimalkan seluruh sumber pendapatan yang ada, baik dari pajak maupun bantuan keuangan tingkat provinsi dan kabupaten,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri juga menyoroti persoalan belum cairnya Dana Desa di 48 desa di Kabupaten Jember pada 2025 yang sempat menjadi perhatian publik. Ia menegaskan, isu tersebut perlu segera diselesaikan, agar tidak menghambat jalannya pembangunan desa.
Bima Arya juga memastikan pihaknya akan melakukan koordinasi intensif dengan kementerian terkait guna mencari solusi atas kendala tersebut. Sinkronisasi antarinstansi dinilai penting untuk memastikan proses administrasi berjalan sesuai ketentuan.
“Kami akan komunikasikan kembali dengan Kementerian Keuangan. Tentu perlu ada sinkronisasi. Terutama berkaitan dengan rencana pengalokasian dana untuk Koperasi Merah Putih ke depannya,” pungkasnya.
Ia berharap, langkah koordinatif tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan administratif bagi desa-desa di Jember. Dengan demikian, aktivitas pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berlangsung tanpa terhambat persoalan teknis pencairan anggaran. (nga/yud/msn)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
