Antisipasi OTT Lagi, Kemendagri Gelar Konsolidasi Tertutup di Tulungagung

TULUNGAGUNG, BANGSAONLINE.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) setelah terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Tulungagung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rapat tersebut, untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan lancar.

BACA JUGA:

Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otda Kemendagri, Efrimeiriza, mengatakan sesuai instruksi Mendagri dan Dirjen Otonomi Daerah, terdapat beberapa penekanan yang disampaikan kepada masing-masing OPD Tulungagung, termasuk pelayanan publik dan mitigasi kerawanan korupsi.

"Saya diminta yang pertama untuk memastikan jalannya pemerintahan di Tulungagung. Yang kedua, saya diminta untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan mitigasi supaya kejadian yang kemarin itu tidak terjadi lagi. Yang terakhir mungkin memotivasi ASN yang ada di Tulungagung," kata Efri, Selasa (14/4/2026).

Konsolidasi yang digelar secara tertutup itu, tidak hanya menyampaikan kepada petinggi OPD. Namun, kepada Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin.

Efri menjelaskan, setiap OTT KPK di daerah menjadi perhatian serius Kemendagri, karena menyangkut akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

"Semua OTT yang terjadi selama ini menjadi atensi Kemendagri dan itu menjadi pencermatan di kami supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak tidak terulang," jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, Kemendagri telah berulang kali mengingatkan kepada masing-masing pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana korupsi. Namun, upaya tersebut akan sia-sia jika tidak diimbangi dengan sikap dan komitmen dari kepala daerah.

"Tapi wallahualam kita enggak bisa dan memastikan apakah kejadian ini bisa terjadi lagi atau berhenti sama sekali. Itu tergantung dari pribadi kepala daerah masing-masing," kata Efri.