Gubernur Khofifah saat meninjau kesehatan salah satu hewan ternak.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Khofifah memastikan Pemprov Jatim bergerak cepat merespons peningkatan kasus PMK atau Penyakit Mulut dan Kuku di awal 2026 melalui percepatan vaksinasi massal. Langkah ini disebut sebagai upaya pengendalian sekaligus perlindungan populasi ternak.
Khofifah menegaskan, percepatan vaksinasi PMK menjadi strategi penting karena Jawa Timur merupakan salah satu lumbung ternak nasional.
BACA JUGA:
- Sambut Bhikkhu Walk for Peace 2026, Gubernur Jatim Ajak Ajak Kuatkan Toleransi
- Gubernur Khofifah Resmikan Revitalisasi 45 Sekolah di Tulungagung, Trenggalek dan Pacitan
- DPRD Jatim Terima LKPJ 2025, Gubernur Khofifah Tekankan Sinergi Eksekutif-Legislatif
- Dominasi Prestasi Nasional Raih 45.839 Medali di SIMT , Gubernur Khofifah Sampaikan Hal ini
“Percepatan vaksinasi ini penting karena Jawa Timur merupakan lumbung ternak nasional. Dengan vaksinasi serentak, kita dorong terbentuknya herd immunity agar populasi ternak terlindungi dan ekonomi peternak tetap terjaga. Untuk tahap pertama, kita bagikan 453 ribu dosis,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).
Pemprov Jatim melalui Dinas Peternakan menetapkan Gerakan Vaksinasi PMK Serentak mulai 29 Januari 2026 di seluruh kabupaten/kota. Ribuan dokter hewan dan petugas kesehatan hewan diterjunkan untuk melakukan penyuntikan vaksin pada ternak masyarakat.
Sebanyak 453 ribu dosis tahap pertama didistribusikan ke 38 kabupaten/kota dan dijadwalkan berlangsung hingga September 2026.
Khofifah menambahkan, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan 1.510.000 dosis vaksin PMK khusus untuk Jawa Timur sepanjang 2026. Selain vaksinasi, pengendalian dilakukan melalui penguatan biosekuriti kandang, pengawasan lalu lintas ternak, serta edukasi kepada peternak.
“Untuk opsi penutupan sementara pasar hewan, akan kami terapkan khusus di wilayah dengan tingkat kasus PMK tinggi atau zona merah,” kata Khofifah.
Sebagai langkah tambahan, Pemprov Jatim mengaktifkan kembali Satgas PMK yang melibatkan BPBD, aparat kewilayahan, TNI, dan Polri. Unsur kelurahan, kecamatan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas juga dilibatkan dalam monitoring serta pendampingan kepada peternak.
Di akhir, Khofifah mengimbau pemerintah daerah dan peternak meningkatkan kewaspadaan serta kooperatif dalam vaksinasi.
“Kami mengimbau kepada bupati/walikota dan para peternak untuk terus meningkatkan kewaspadaan, mempercepat vaksinasi PMK, serta disiplin menerapkan manajemen pakan dan menjaga kesehatan ternak, sehingga penyebaran PMK dapat ditekan dan keberlangsungan peternakan rakyat tetap terjaga,” pungkasnya. (dev/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
