Sebagai wujud penguatan legislatif dan pengawasan, DPR mendorong sejumlah langkah strategis. Di antaranya penyusunan kebijakan agraria yang memiliki legitimasi hukum dan politik yang kuat, pembangunan National Land Governance Dashboard (NLGD), sinergi politik dan teknis antara DPR, Kementerian ATR/BPN, DJKN, Polri, dan Kejaksaan, integrasi tata ruang dengan aset negara dan hukum agraria, serta penguatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pertanahan.
Dede Yusuf menegaskan bahwa koordinasi, integrasi data, dan inovasi teknologi merupakan kunci dalam memperkuat fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPR.
“Jika ingin mempercepat penyelesaian masalah tanah, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Pertemuan seperti ini perlu rutin dilakukan agar regulasi yang lemah dapat segera diperbaiki,” tuturnya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan pandangan sejalan.
Ia menilai kolaborasi dengan aparat penegak hukum sangat krusial dalam pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan.
“Sepanjang petugas ATR/BPN-nya yang pertama proper, yang kedua kuat, yang ketiga tegas, yang keempat tidak mau diajak kongkalikong; ditambah juga APH yang kuat, APH yang tegas, dan pasalnya yang kuat juga, insyaallah ini bisa diatasi secara bersama-sama,” ujarnya. (afa/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
