Petugas BPJS Kesehatan saat membantu peserta JKN mengecek status kepesertaan.
GERSIK, BANGSAONLINE.com - Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gresik, Janoe Tegoeh Prasetijo, mengajak seluruh peserta Program JKN untuk rutin mengecek status kepesertaannya. Hal tersebut dilakukan agar peserta JKN tidak mengalami kendala saat memerlukan layanan kesehatan.
“Kita menyediakan banyak kanal layanan daring untuk pengecekan keaktifan peserta. Pengecekan secara rutin sangat penting mengingat layanan kesehatan hanya dapat diakses jika kepesertaan dalam kondisi aktif,” tegas Janoe, Kamis (27/11/2025).
Pilihan pertama kanal layanan nontatap muka yang disediakan oleh BPJS Kesehatan yaitu aplikasi Mobile JKN. Janoe menyebut, aplikasi Mobile JKN adalah sarana termudah untuk mengetahui status keaktifan peserta.
“Jadi, bagi peserta yang belum pernah mengakses aplikasi Mobile JKN, bisa mengunduh terlebih dahulu aplikasi tersebut melalui App Store dan Play Store. Setelah berhasil melakukan registrasi maka akan masuk ke aplikasi, selanjutnya peserta bisa memilih menu kartu digital yang akan menampilkan keterangan aktif atau tidak aktif,” terangnya.
Janoe juga memberikan pilihan selain aplikasi Mobile JKN peserta juga bisa mengakses Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp (Pandawa). Janoe menyebut Pandawa terdiri dari tiga jenis layanan yakni administrasi, informasi dan pengaduan.
“Caranya mudah, peserta dapat mengirim pesan ‘hai’ atau ‘halo’ pada nomor WhatsApp 08118165165. Pandawa akan membalas pesan dan memberikan pilihan menu utama yakni administrasi, informasi, atau pengaduan. Nanti Pandawa akan membalas pesan sesuai menu yang dibutuhkan melalui format ataupun link yang dikirimkan,” papar Janoe.
Untuk pengecekan keaktifan pada Pandawa, lanjut Janoe, peserta bisa memilih layanan informasi. Peserta nantinya diminta memasukkan NIK atau Nomor BPJS Kesehatan.
“Selain untuk cek status kepesertaan, di menu Informasi, peserta juga bisa mengecek status pembayaran, cek virtual account, dan skrining kesehatan. Informasi seputar panduan layanan atau cek Lokasi kantor cabang dan faskes terdekat juga ada pada layanan informasi. Sementara apabila peserta ada kendala atau aduan bisa pilih layanan pengaduan atau bisa juga langsung menghubungi Care Center 165,” bebernya.
Janoe menekankan pentingnya pengecekan keaktifan secara berkala, khususnya pada peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri. Pasalnya, ia menyebut jika terjadi keterlambatan pembayaran, maka setelah membayar tunggakan status peserta menjadi aktif namun dalam masa denda pelayanan 45 hari.
“Untuk peserta yang membutuhkan rawat inap di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan dalam masa 45 hari tersebut, maka diharuskan untuk membayar denda pelayanan. Hanya berlaku jika rawat inap saja, apabila rawat jalan tidak perlu membayar denda,” tuturnya.
Besaran denda layanan adalah 5% tarif Indonesian Case Based Groups (INA-CBGs) dikalikan jumlah bulan tunggakan, maksimal 12 bulan. Denda layanan paling tinggi sebesar Rp20 juta rupiah.
Rutinitas pengecekan keaktifan kepesertaan ini selalu dilakukan oleh salah satu peserta di Kabupaten Gresik, Siti Auliyaul Afiah (21). Sebagai peserta mandiri, ia khawatir terlewat membayar sehingga dirinya rutin membuka aplikasi Mobile JKN miliknya.
“Sekarang kan sudah mudah, bisa cek sendiri lewat Mobile JKN lewat handphone kita masing-masing. Bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja juga. Saya selalu cek untuk memastikan saja bahwa JKN kita aktif. Biar saat sewaktu-waktu dibutuhkan saat sakit, tidak ada kendala sehingga pengobatan berjalan lancar,” ungkapnya. (*)
