Hadapi Penurunan TKD Rp281 Miliar, Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto Dorong Terobosan PAD

Hadapi Penurunan TKD Rp281 Miliar, Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto Dorong Terobosan PAD Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, Arif Winarko.

MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto mengingatkan pemerintah daerah akan dampak serius dari penurunan TKD atau Transfer ke Daerah yang berimbas pada stabilitas APBD. Penurunan dana dari pusat ini dinilai berpotensi menimbulkan guncangan fiskal jika tidak segera direspons dengan langkah strategis.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, Arif Winarko, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera membuat terobosan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik melalui sektor pajak, retribusi, pariwisata, maupun potensi lokal lainnya.

“Dengan menurunnya transfer dari pusat, maka pemerintah daerah harus punya terobosan baru terkait kemampuan meningkatkan PAD, baik dari sisi pajak, retribusi, pariwisata, dan semuanya ini,” ujarnya, Senin (13/10/2025).

Ia menekankan, OPD pengampu pendapatan daerah harus bersikap inovatif agar tercipta kemandirian fiskal tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

“Walaupun ada pemotongan, terutama kepada dinas-dinas terkait, mereka harus giat memaksimalkan kearifan lokal untuk menopang pembiayaan yang kita berikan kepada masyarakat,” tuturnya.

Arif mencontohkan sektor pariwisata sebagai salah satu potensi besar yang perlu dikelola secara profesional agar mampu meningkatkan pendapatan daerah.

“Kita punya banyak destinasi wisata. Ini harus dikelola profesional supaya pendapatannya meningkat. Kalau ada tunggakan pajak, harus segera ditagih dan dimaksimalkan. Aset itu nantinya kita gelontorkan untuk kepentingan masyarakat Mojokerto,” paparnya.

Dengan pemotongan TKD sebesar Rp281 miliar, Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto mendorong pemerintah daerah setempat bergerak cepat dan terarah. Terobosan baru dinilai sangat penting, apalagi banyak dinas diisi oleh pejabat baru yang diharapkan membawa ide segar.

“Pemda harus cepat buat terobosan. Komisi II selalu mendorong adanya gebrakan baru. Karena dinas ini orang-orang baru, otomatis punya pikiran-pikiran baru. Ini harus kita dorong supaya pemerintah berjalan dengan baik,” kata Arif.

Ia juga menekankan pentingnya menjalankan visi-misi Bupati Mojokerto, Gus Barra, secara nyata dan bertahap.

“Wajib hukumnya bahwa visi-misi Gus Barra harus jalan. Tidak hanya sekadar slogan, tapi harus dijalankan, walaupun step by step, tetap kita maksimalkan,” pungkasnya. (ris/mar)