Bobby Nasution. Foto: CNN Indonesia
"Semua ruas jalan di Indonesia ada uang rakyat di dalamnya. Karena itu, Komisi III mendesak Kapolda Sumut dan jajarannya menindak tegas pihak yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat," ujarnya.
Anggota Komisi III DPR RI bahkan meminta aparat kepolisian untuk bersikap tegas apabila Gubernur Sumut tetap mempertahankan kebijakan yang dinilai diskriminatif tersebut. Nasir menegaskan bahwa Bobby dapat diamankan dan diproses hukum jika kebijakan itu terus dijalankan.
"Gubernur itu harus melihat masalah secara jernih dan komprehensif, bukan parsial. Kalau ada yang salah dari pengangkutan, ada pihak berwenang yang menindak. Bukan malah membuat kebijakan yang membenturkan warga antardaerah," ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansyah Harahap mengatakan bahwa maksud Asisten Administrasi Umum Sumut Muhammad Suib bukan melarang kendaraan plat luar melintas di Sumut. Eriwn menegaskan semua kendaraan tetap berhak melintas di wilayah Sumut.
"Maksud dari pejabat terkait yang ada di video tersebut bukanlah melarang kendaraan berplat luar masuk ke Sumatera Utara. Semua orang tetap bebas melintas, bekerja, ataupun berdagang di wilayah Sumut," kata Erwin dilansir dari Detikcom.
Erwin mengatakan bahwa Suib ingin mengajak kendaraan yang beroperasi di Sumut untuk menggunakan plat BK maupun BB. Tujuannya agar pajak masuk ke Sumut guna memperbaiki kembali jalan di Sumut.
Erwin meminta maaf kepada masyarakat jika pesan yang tersampaikan berbeda. Pemprov Sumut disebut bakal memperbaiki komunikasi publik.
"Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk terus memperbaiki komunikasi publik dan selalu terbuka terhadap masukan dari masyarakat," janjinya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
