Aliansi Mahasiswa Cipayung Geruduk Kantor DPRD, Bupati Pasuruan: Kami Tidak Tutup Mata

PASURUAN,BANGSAONLINE.com - Puluhan mahasiswa dari kelompok aktivis Cipayung Pasuruan (GMNI, PMII, HMI, IMM) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD, Selasa (2/9/2025), mendesak pemerintah daerah dan legislatif bertindak tegas atas berbagai persoalan rakyat.

Ketua DPC GMNI Pasuruan, Dandi, menyuarakan enam tuntutan utama:

1. Penyelesaian pelanggaran HAM maksimal 30 hari.

2. DPRD Pasuruan diminta rekomendasikan RUU Perampasan Aset ke DPR RI.

3. Krisis kekeringan di Kecamatan Lumbang segera ditangani secara komprehensif.

4. Pemberantasan tambang ilegal di Banyu Biru dan Grati.

5. Revisi Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk pemerataan pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur.

6. Hak akses layanan masyarakat bagi kaum miskin kota serta perhatian pada isu perempuan, pelecehan, kekerasan berbasis gender, dan kerusakan lingkungan.

“Kalau mahasiswa tidak dilibatkan dalam pengawalan, itu tanda ada permainan dalam pemerintahan. Kami menuntut transparansi!” tegas Dandi di tengah aksi.

Bupati Pasuruan, H.M. Rusdi Sutejo, yang hadir langsung menegaskan pihaknya tidak menutup mata.

Air Lumbang: Pemkab sudah mengajukan dana Rp60–80 miliar ke pemerintah pusat untuk membangun sistem gravitasi penyaluran air.

Tambang ilegal: “Tidak ada ampun! Sesuai perintah presiden, tambang ilegal harus diberantas,” tegas Rusdi.

Tata ruang: Pemkab telah mengajukan review RTRW ke Kementerian ATR/BPN.

Pelayanan publik: Semua Puskesmas wajib buka 24 jam dan memiliki rawat inap mulai 2026.

Lapangan kerja: Diluncurkan Pasuruan Creativity Center untuk mencetak wirausaha muda.

“Kami hormat pada perjuangan mahasiswa. Semua masukan akan ditindaklanjuti demi Pasuruan yang damai dan adil,” ujar Rusdi.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, memastikan tuntutan mahasiswa akan dibawa ke tingkat pusat.

“Percayalah, suara mahasiswa akan menjadi rekomendasi resmi DPRD Pasuruan. Kami siap memperjuangkan hingga ke DPR RI,” ucapnya.

Aksi diikuti gabungan organisasi mahasiswa Cipayung: GMNI, PMII, HMI, dan IMM. Dari pemerintah hadir Bupati Pasuruan, Ketua DPRD, Forkopimda, serta aparat keamanan.

Aksi berlangsung Selasa (2/9/2025) sore di depan Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan, diakhiri dengan dialog terbuka bersama bupati dan DPRD.

Mahasiswa menilai pemerintah belum maksimal dalam menuntaskan HAM, kekeringan, tambang ilegal, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan infrastruktur. Mereka menuntut kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan hanya pada kepentingan korporasi. (maf/par/van)