GRESIK, BANGSAONLINE.com - Teka-teki masyarakat Kabupaten Gresik, mengapa sejumlah fraksi di DPRD Gresik melakukan aksi boikot paripurna dengan agenda pembacaan nota keuangan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2016, Kamis (15/10) kemarin, mulai ada titik terang.
Ternyata, ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Kabar yang berkembang di internal Timang (tim anggaran) Pemkab Gresik menyebutkan, bahwa di antara faktor tersebut salah satunya karena usulan program yang dibawa pasangan cabup-cawabup Berkah (Bersama Husnul Khuluq-Achmad Rubaie) ke gedung DPRD Gresik beberapa hari lalu, tidak diakomodir.
Artinya, usulan program baik di sektor pendidikan, dan program lain itu tidak dimasukkan dalam draft RAPBD 2016. Sehingga, fenomena itu membuat kejengkelan beberapa fraksi pendukung Berkah, sehingga timbul aksi pembaikotan.
"Faktor lain, karena tuntutan beberapa anggota DPRD agar anggaran tunjangan perumahan dinaikkan menjadi Rp 24 juta pada tahun 2016, tidak di-ACC. Itu faktor yang menyebabkan terjadinya pemboikotan paripurna," kata anggota Timang Pemkab Gresik yang mewanti-wanti agar namanya tidak dipublikasikan, Selasa (20/10).
Sebagai anggota Timang, pejabat tersebut mengaku miris melihat fenomena ini. Betapa tidak, sebagian anggota DPRD yang sengaja ingin memaksakan kehendak memasukkan program calon bupati dan calon wakil bupati ke dalam pembahasan RAPBD 2016. "Ya nanti kalau cabup-cawabup yang didukung itu sudah menjadi Bupati dan wakil Bupati programnya dimasukkan tidak apa-apa. Wong sekarang belum menjadi Bupati kok minta programnya dimasukkan. Kan bisa merusak tatanan itu," cetusnya.
Sementara itu, beberapa anggota fraksi pendukung pasangan cabup-cawabup Berkah, membantah keras rumor tersebut. Anggota F-PDIP DPRD Gresik Noto Utomo misalnya, dia mengatakan, bahwa rumor itu sengaja dihembuskan orang-orang tidak bertanggungjawab untuk menjatuhkan pamor pasangan Berkah. "Salah besar itu, kalau gagalnya paripurna nota keuangan RAPBD 2016 karena faktor usulan program Berkah tidak dimasukkan di draft RAPBD 2016," sanggah Noto.
Hanya, Noto tidak menampik, kalau gagalnya rapat paripurna tersebut disebabkan adanya kebuntuan antara dua kubu anggota DPRD. Namun, hal itu sudah bisa diatasi. "Sekarang sudah klir. Rapat paripurna sudah bisa dilaksanakan kembali. Hasil Banmus Senin (19/1), paripurna digelar Kamis (22/10)," pungkasnya.
Kepala Bagian Humas Setwan DPRD Gresik, Sutarmo SH, membenarkan kalau paripurna nota keuangan RAPBD tahun 2015, dan penyampaian Prolegda (program legislasi daerah) 2016 akan digelar Kamis (22/10). "Paripurna sudah tidak ada persoalan. Paripurna berdasarkan hasil rapat Banmus, akan dilaksanakan, Kamis (22/10)," kata Sutarmo. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
