Rencana Merger 2 SDN di Nganjuk Diwarnai Isu tak Sedap

NGANJUK, BANGSAONLINE.com - Rencana penggabungan (merger) SDN Banaran Wetan 1 dan 2 Nganjuk, Jawa Timur masih berjalan alot. Hingga kini, rencana itu belum ada kejelasan kapan jadwal pelaksanaanya yang muncul justru isu tak sedap.

Komisi D DPRD Nganjuk, akhirnya turun ke lokasi untuk melihat secara langsung kondisi yang ada di lapangan. Ketua Komisi D DPRD, Karyo Sulistyono memimpin langsung sidak dan mendapati fakta yang tidak sesuai dengan rencana keharusan merger sebuah sekolah.

“Dilihat dari jumlah siswa di dua lembaga tersebut, selisihnya tidak terpaut jauh yaitu hanya 9 siswa. Secara rinci untuk SDN Banaran Wetan 1 yang rencana akan dimerger memiliki siswa didik sekitar 120 siswa . Sedangkan di SDN Banaran Wetan 2 jumlahnya ada 131 siswa. Melihat kenyataan itu, baiknya merger ini ditunda saja,” ujar Karyo Sulistyono politisi dari Partai Golkar ini.

Selain persoalan selisih jumlah siswa , lebih lanjut Karyo menambahkan ada kabar sumbang yang perlu diklarifikasi perihal munculnya surat kesepakatan bersama antara dua lembaga yang isinya tidak keberatan dengan rencana merger. ''Dalam waktu dekat saya akan mendatangkan Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Bagor dalam agenda rapat hearing,'' kata dia.

Karyo menegaskan, dia akan mengklarifikasi kebenaran berita yang diperolehnya dalam agenda sidak. Data sementara seperti disampaikan bahwa Ashariyono selakuKepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Bagor keterlibatanya terlalu jauh dalam proses merger. Pasalnya untuk memunculkan berita acara kesepakatan yang wajib ditandatangani kedua kepala sekolah sebagai syarat usulan merger ke Dinas Dikpora disinyalir ada unsur paksaan.

''Untuk memperoleh tandatangan itu , Ashariyono dengan sengaja menyodorkan blangko kosongan kepada salah satu kepala sekolah . Dalam blangko kosong tersebut tidak jelas isinya apa karena hanya ditulis menggunakan tulisan pensil,'' papar dia.

Hal senada dikatakan Kepala Sekolah SDN Banaran Wetan 1 , Sujito, M.Pd saat dikonfirmasidi ruang kerjanya. Dia mengaku mendatangani berita acara dalam blangko kosong atas perintah langsung Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Bagor Ashariyono.

"Saya sebenarnya tidak habis pikir kenapa menggunakan cara seperti itu. Karena saya selaku anak buah akhirnya dengan terpaksa menuruti kemauan kepala UPTD,'' aku dia didengarkan ketua dan anggota Komisii D saat sidak. (dit/ns)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News