Diskusi publik yang digelar Forwas atau Forum Wartawan Sidoarjo terkait putusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah.
Menurut Haidar, jeda pelaksanaan pemilu bukanlah hal asing dalam sejarah politik Indonesia. Ia optimistis pelaksanaan pemilu ke depan tetap berjalan kondusif, mengingat Sidoarjo memiliki rekam jejak yang aman dan damai dalam setiap pesta demokrasi.
Ketua Bawaslu Sidoarjo, Agung Nugraha, memberikan pandangan lebih kritis. Ia menyoroti potensi dominasi partai besar dalam pemilu daerah dan lemahnya pengawasan birokrasi.
"Saat dipisah, tiga partai besar diuntungkan karena memiliki struktur yang kuat. Evaluasi Pemilu 2024 menunjukkan netralitas birokrasi masih bermasalah. Praktik cawe-cawe terbukti destruktif dan rawan disintegrasi," jelasnya.
Agung juga menyoroti lemahnya fondasi partai politik di daerah dan pentingnya ekosistem ekonomi-politik yang saling mendukung.
“Masalah pilkada bukan hanya soal biaya mahal, tapi lemahnya bangunan partai. Di beberapa desa, suara partai stabil karena ketua koperasi juga kader partai. Ini bukti bahwa basis ekonomi bisa menopang kekuatan politik,” ungkapnya.
Kekhawatiran masyarakat turut mengemuka, terutama soal potensi konflik kepentingan dalam penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri. Pemisahan pemilu disebut membuka celah bagi partai pemenang nasional untuk memengaruhi arah politik di daerah.
Diskusi publik yang berlangsung hingga menjelang tengah malam ini menunjukkan bahwa pemisahan pemilu tidak hanya menyangkut teknis pemilihan, tetapi juga berimplikasi besar terhadap ekosistem politik lokal dan tata kelola demokrasi secara keseluruhan. (cat/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
