Respons Ketua PBNU soal Tambang Raja Ampat, Gus Nadir: Jangan Halalkan Kezaliman Struktural

Dalam hal ini, ungkap Gus Nadir, prinsip dari al-ʿIzz ibn ʿAbd al-Salām menjadi sangat relevan. Ia menulis dalam Qawāʿid al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām:

فَكُلُّ مَا أَدَّى إِلَى الظُّلْمِ وَالْجَوْرِ وَالْعُدْوَانِ فَهُوَ مَحْظُورٌ تَحْرِيمًا، وَكُلُّ مَا أَدَّى إِلَى الْعَدْلِ وَالإِنْصَافِ وَالإِحْسَانِ فَهُوَ مَطْلُوبٌ وَاجِبًا أَوْ نَدْبًا

“Segala sesuatu yang mengarah kepada kezaliman, keaniayaan, dan pelanggaran adalah hal yang diharamkan. Dan segala sesuatu yang mengarah kepada keadilan, keadilan sosial, dan kebaikan, maka ia adalah sesuatu yang dituntut, baik secara wajib maupun sunnah.”

(al-ʿIzz ibn ʿAbd al-Salām, Qawāʿid al-Aḥkām, 1/86)

”Artinya, kemasan maslahat tidak dapat menghalalkan kezaliman struktural. Maslahat yang menindas rakyat dan lingkungan adalah tipu daya moral, dan itu harus dilawan, setidaknya dengan suara moral para ulama,” tegas Gus Nadir lagi.

Keempat, Gus Nadir mempertanyakan penambangan di Raja Ampat itu maslahat untuk siapa?

Menurut Gus Nadir, jika “maslahat” hanya dinikmati segelintir elite politik, pejabat, dan pemilik saham, sementara rakyat kehilangan air bersih, tanah warisan, dan udara sehat—itu bukan maslahat, tapi penjajahan domestik. Dalam maqāṣid, kata Gus Nadir, maslahat harus berkelanjutan, adil, dan mencakup seluruh lapisan masyarakat.

Gus Nadir kemudian menyimpulkan bahwa pernyataan Ulil Abshar bahwa “tambang itu baik asal bukan bad mining” bisa menjadi justifikasi moral yang berbahaya jika tidak disertai evaluasi kritis terhadap praktik dan dampaknya.

“Kemaslahatan bukan cuma soal manfaat finansial, melainkan harus diuji melalui prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kemanusiaan,” tegas Nadirsyah Hosen.

Seperti diberitakan, Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) tercatat sebagai komisaris PT Gag Nikel di Raja Ampat. Publik pun heboh, terutama warga NU. Gus Fahrur sempat mengklarifikasi bahwa keterlibatannya sebagai komisaris di PT Gak Nikel tak ada kaitannya dengan PBNU.

Namun klarifikasi Gus Fahrul itu justeru semakin menimbulkan kegaduhan. Publik menilai sosok Gus Fahrur tak ada apa-apanya jika tak terkait dengan PBNU. Sebab Gus Fahrur bukan ahli tambang dan tak punya kapasitas apa-apa selain bidang agama.

Pernyataan Gus Fahrur yang menyatakan bahwa lokasi penambangan nikel itu jauh dari lokasi wisata Raja Ampat semakin menunjukkan bahwa Gus Fahrur tak paham tentang ilmu lingkungan.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyampaikan bantahan senada .

"Saya ini Ketua Umum PBNU, saya juga kiai pesantren dan sebagainya. Pak Ulil juga pengurus PBNU, dia juga punya warung di rumah. Jadi pengurus PBNU ini bisa macam-macam, jadi jangan heran ada pengurus PBNU ada yang jadi bisnisman, dan urusan bisnis dia itu bukan urusan PBNU," katanya di sela-sela jumpa pers di Lobi Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

"Dia mau bisnis apa kek ini-itu, ini itu bukan urusannya PBNU, terserah dialah, masa kita (ikut campur). Pada intinya ya kalau soal pribadi sebebagai pengurus itu silakan tanya sendiri-sendiri," kata Gus Yahya dilansir NU Online.

Menurut dia, PBNU tidak pernah mengeluarkan rekomendasi atas pengurusnya untuk mengisi sebuah jabatan apa pun di berbagai tingkatan, baik swasta maupun pemerintahan.