Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, di dampingi Wagub Emil Dardak. (Ist)
Khofifah juga mengajak seluruh Perangkat Daerah untuk menyelaraskan program yang ada dengan program strategis dari pemerintah pusat. Khususnya program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi desa.
Menurutnya, program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR) dan Koperasi desa Merah Putih dapat dipercepat implemantasi dan targetnya.
Sejauh ini, pembentukan Kopdes Merah Putih di Jatim hingga 21 Mei 2025 telah mencapai 5.597 dari target 8.501. Jumlah ini tersebar di 5.285 desa dan 312 kelurahan.
Khusus untuk MBG, Pemprov Jatim saat ini tengah mengupayakan pembangunan Satuan Pelayanan Pusat Gizi (SPPG) yang menjadi pusat kontrol pengawasan dan pelaksanaan program tersebut.
Saat ini telah ada sekitar 79 lokasi SPPG yang telah tersedia dan tersebar di 38 kota/kabupaten. Dari jumlah tersebut, telah berhasil melayani MBG untuk 240.277 siswa.
Sementara untuk SR, terdapat 12 Lokasi SR tahap 1 yang telah dibangun di Jatim. Pemprov Jatim juga mengusulkan 3 Lokasi Sekolah Rakyat yang disetujui masuk Sekolah Rakyat Tahap 1 yaitu UPT PPSPA Batu, Balai Diklat BPSDM Kawi Malang dan SMK Maritim Lamongan.
"Saya minta kepada seluruh kepala Perangkat Daerah untuk percepat pelaksanaan program strategis nasional yang berdampak langsung ke rakyat," katanya.
"Koperasi Merah Putih wujud nyata untuk memajukan desa, sementara MBG relevan atasi stunting dan gizi buruk anak-anak desa, dan Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi pendidikan inklusif bagi masyarakat," tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, juga dibahas terkait realisasi anggaran APBD 2025. Hingga 21 Mei 2025, realisasi pendapatan mencapai 35,05 persen atau sekitar Rp9,9 triliun. Jumlah ini terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp6,349 triliun (37,86%), pendapatan transfer Rp3,547 triliun (30,58%) dan pendapatan sah lainnya sebesar Rp5,256 triliun (18,81%).
Sementara dari sisi belanja, realisasi berada di angka 22,86 persen atau sekitar Rp6,87 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari belanja operasi Rp5,22 triliun (23,49%), belanja modal Rp90 miliar (3,6%), belanja tidak terduga Rp27,6 miliar (8,04%), dan belanja transfer Rp1,51 triliun (30,84%). (dev/msn)
