Bahaya Kebijakan Populis Dedi Mulyadi, Tak Sentuh Akar Masalah, Tapi Efektif Gaet Simpati Publik

Tampaknya trik menggaet simpati publik model Jokowi itu menular ke Dedi Mulyadi.

“Gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi mungkin efektif menjaring simpati, tersebab publik yang mudah silau pada pemimpin yang populis tapi tak menyelesaikan akar masalah,” tulis Tempo.

Tempo menunjukkan contoh soal kebijakan Dedi Mulyadi yang dianggap simplistis. Yaitu soal mengatasi kenakalan remaja dengan mengirim ke barak militer. Menurut Tempo, ini cenderung militeristik.

Tempo juga memberi contoh lain. Yaitu pidato Dedi Mulyadi yang akan membagi-bagikan uang Rp 10 juta pada tiap keluarga, seandainya ia jadi gubernur Jakarta. Dalam hitungan Dedi Mulyadi, dengan APBD Rp 90 triliun, Jakarta leluasa leluasa menggaji 2,8 juta rumah tangga. Yaitu Rp 10 juta per bulan.

“Logika Dedi Mulyadi ini berbahaya,” tulis Tempo lagi. Membagikan langsung APBD, tanpa mekanisme anggaran melanggar Undang-Undang Keuangan Negara. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 secara rinci mengatur APBD untuk pembiayaan dan belanja Pembangunan. Memang ada dana hhibah tapi itu untuk lembaga atau penduduk miskin.

Di negara-negara maju uang pajak kembali kepada masyarakat berupa jaminan Kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan layanan-layanan dasar. Negara menjadi lembaga pengelola uang publik untuk kemaslahatan bersama.

Yang menarik, Tempo juga menyinggung jejak kepemimpinan Dedi Mulyadi saat menjadi Bupati Purwakarta dua periode. Ia selalu memakai kebijakan instan dan simplistis.

Hasilnya? “Indeks Pembangunan Manusia Purwakarta sampai Dedi Mulyadi selesai menjabat tak beranjak dari kategori sedang,” tulis Tempo.

Menurut Tempo, studi di Jurnal Pendidikan Indonesia edisi Januari 2022 menyimpulkan program “pendidikan karakter” Dedi Mulyadi terhambat banyak hal, terutama karena kontroversial dan minim sosialisasi.

“Dedi Mulyadi merasa cukup kebijakan publiknya mendapat like dan pengikut di kanal YouTube,” tulis Tempo.