Kantor Bupati Bangkalan
“Anggaran hasil efesiensi ini diperuntukkan tiga hal, menutup cash flow atau kekurangan anggaran pada 2024, untuk diberikan ke pemerintah pusat mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2005 tentang efisiensi anggaran dan pelaksanaan program prioritas bupati di tahun pertama,” paparnya, Senin (19/5/2025).
Di Dinas PUPR, anggaran dipotong kurang lebih Rp116 miliar. Dari Rp256.530.624.168 menjadi Rp117.197.559.902.
“Khusus untuk PUPR berkurang karena itu ada anggaran pusat, anggaran yang ditambahkan untuk program prioritas bupati sudah masuk di sisa anggaran yang terbaru,” ulasnya.
Di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangkalan, anggarannya bertambah. Dari Rp24.188.721.422 menjadi Rp24.277.633.532. Ada penambahan Rp88.912.110.
Sedangkan di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (DPRKP) naik dari Rp21.753.003.923 menjadi Rp23.164.364.409. Ada penambahan Rp1.411.360.486.
“Tahun ini kami memang harus puasa, agar semua kebutuhan bisa tertangani, khususnya program visi misi bupati,” terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
