Dedi Mulyadi. Foto: Kompas
MUI Jawa Barat juga menghukumi vasektomi haram. Ketua MUI Jawa Barat Rahmat Syafei menegaskan sterilisasi pada pria atau vasektomi sangat tidak diperbolehkan atau haram dalam pandangan Islam karena dianggap sebagai tindakan pemandulan yang permanen.
"Tidak boleh bertentangan dengan syariat, pada intinya vasektomi itu haram dan itu sesuai Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012," kata Ketua MUI Jawa Barat Rahmat Syafei mengutip Antara, Kamis (1/5).
Vasektomi, kata Rahmat, dimungkinkan apabila ada kondisi-kondisi tertentu seperti untuk menghindari risiko kesehatan yang serius dan tidak menyebabkan kemandulan permanen.
"Boleh dilakukan kalau tujuannya tidak menyalahi syariat seperti kesehatan, tidak menyebabkan kemandulan permanen, ada jaminan fungsi reproduksi seperti semula apabila diinginkan, tidak menimbulkan bahaya atau mudharat pada yang bersangkutan," kata Rahmat.
Menurut Rahmat, persyaratan KB untuk penerimaan bansos atau berbagai insentif boleh-boleh saja untuk dilakukan, namun dia mengingatkan ada persyaratan yang harus dilalui khususnya untuk vasektomi.
"Kalau untuk insentif tidak apa-apa, tapi yang penting tadi vasektominya (ada) kedudukan persyaratan untuk dibolehkan, itu yang harus disesuaikan," tuturnya.
Seperti ramai diberitakan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan vasektomi sebagai syarat penerima bansos hingga beasiswa. Alasannya, banyak keluarga tidak mampu yang melahirkan dengan cara operasi sesar yang bisa menelan biaya lebih dari Rp25 juta.
"Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menanggung beban reproduksi, sabab nu beukian mah salakina. Harus laki-lakinya. Kenapa harus laki-laki? Karena misalnya nanti perempuannya banyak problem. Misalnya lupa minum pilnya atau lainnya," ucap Dedi Mulyadi di Bandung, Senin (28/4).
Dedi Mulyadi juga mengungkapkan rencana kebijakan KB sebagai syarat penerimaan Bansos dibahas saat rapat bersama Mensos Saifullah Yusuf.
Dalam rapat tersebut Dedi Mulyadi mengatakan KB, terlebih KB pria berupa vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP), akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial, mengingat dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.
"Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp2 miliar tetap tidak punya anak. Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun. Akhirnya saya bertemu dengan orang tuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11," ungkap Dedi Mulyadi.
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengaku sedang mempelajari usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal vasektomi bagi suami sebagai syarat keluarganya menjadi penerima manfaat program bantuan sosial hingga beasiswa.
"Ya, ini kami sedang mempelajari ide itu. Jadi semua ketentuannya sedang kita pelajari. Itu ide baik ya untuk KB, keluarga berencana itu baik. Tapi kami masih memerlukan waktu untuk bisa mempelajari," kata Gus Ipul di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
