Ratusan massa mahasiswa yang menggelar aksi saat ditemui Ketua DPRD Tuban
Wafi melanjutkan, perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh perwira TNI aktif ini mengancam supremasi sipil, menggerus profesionalitas dan independensi TNI. Selanjutnya, membuka ruang intervensi ke wilayah Politik keamanan negara.
Para mahasiswa, kata Wafi menyoroti perubahan UU TNI yang dilakukan secara tidak terbuka.
"Urgensi tidak jelas ini mengabaikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan prinsip partisipasi publik bermakna," ujarnya
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa replika pocong sebagai simbol matinya demokrasi.
Massa mahasiswa kemudian ditemui oleh Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro dari fraksi Golkar, Wakil Ketua DPRD Tuban, H.Miyadi dari fraksi PKB dan Wakil Ketua DPRD Tuban, Andik Hartanto dari Fraksi PDIP.
Ketua DPRD Tuban Sugiantoro menyampaikan, segala tuntutan dari aliansi mahasiswa telah diterima dan akan disampaikan ke DPR RI. Karena menurutnya, UU TNI tersebut merupakan produk dari DPR RI bukan DPRD Tuban.
"Nantinya semua tuntutan yang disampaikan akan kami teruskan ke DPR RI," pungkasnya.(wan/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
