Berikut rincian jemaah Indonesia yang belum kembali ke maktabnya: Kloter BTH 14 sebanyak 14 orang, Kloter SUB 48 sebanyak 19 orang, Kloter JKS 61 sebanyak 192 orang.
Kalangan DPR meminta pemerintah segera mengidentifikasi posisi para jemaah ini. "Pihak pemerintah Indonesia harus segera berkordinasi dengan semua pihak dan bekerja secara proaktif untuk menjelaskan posisi dari 225 nama yang dikabarkan hilang," kata Ketua Tim Pengawas Haji dari DPR, Fahri Hamzah dalam keterangannya, Sabtu (26/9/2015).
Menurut Fahri, seharusnya pemerintah tidak kesulitan melakukan pengecekan karena sejak awal database sudah lengkap. Pemerintah pun diminta agar memanfaatkan waktu dan fasilitas secara maksimal untuk mencari posisi para jemaah.
"Fakta ini tidak saja membuat pemerintah Indonesia harus bertindak lebih profesional dan cepat tetapi juga pemerintah Saudi Arabia harus lebih siap dan terbuka dalam mengendalikan dan mengkomunikasikan manajemen jemaah sejak kedatangan sampai kepulangan khususnya di daerah rawan seperti Mina dan sekitarnya," ungkap Wakil Ketua DPR ini.
Pemerintah Arab Saudi juga disorot oleh DPR. Pemerintah Saudi diminta untuk terbuka soal identitas korban tewas dan luka di tragedi Mina.
"Selayaknya pemerintah Saudi segera mengungkap identitas seluruh korban wafat (717 jemaah); nama, negara dan keterangan lain yang relevan. Pemerintah Saudi juga perlu mendata segera jemaah yang terluka (863 jamaah) dan masih berada di rumah sakit atau di tempat penampungan lainnya," kata Fahri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
