Asep Suriaman
Hal itu dikarenakan persiapan, perencanaan dan anggaran yang tidak optimal, sehingga berdampak pada permasalahan kesehatan di Kabupaten Malang.
"Sehingga untuk mengakses fasilitas kesehatan, rakyat menjadi kesulitan pasca dinonaktifkan iuran PBID ke BPJS," ucap Asep.
Sementara soal di sektor pendidikan yang disampaikan oleh Sanusi dalam debat pertama, Asep menyampaikan pandangannya bahwa saat ini masih banyak pungutan di sekolah negeri. Pungutan yang dibalut dan dibungkus uang infaq, iuran komite yang nominalnya banyak dikeluhkan oleh banyak wali murid.
"Kabupaten Malang belum benar-benar gratis sekolah. Dan saat ini masih banyak guru honorer yang mengabdi puluhan tahun dengan gaji kisaran 300 sampai 700 ribu sebulan, pertanda guru honorer belum makmur sejahtera, belum lagi gedung-gedung sekolah negeri ada yang mau roboh nunggu perbaikan," bebernya.
Lebih jauh Asep bilang, angka anak putus sekolah di Kabupaten Malang masih tinggi. Hal ini harusnya mendapatkan atensi dan perhatian khusus dari pemerintah daerah.
Tidak kalah penting lagi adalah bidang infrastruktur, catatan Asep, pemerataan infrastruktur belum begitu dirasakan secara merata oleh masyarakat Kabupaten Malang. Hal itu pun sudah menjadi rahasia umum.
"Hingga saat ini masih ada saja jalanan yang berlubang, dan lagi penerangan jalan juga masih kurang di beberapa tempat. Soal penerangan jalan, jalan-jalan rusak ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat Kabupaten Malang," tutur Asep.
Aktivis pendidikan di Kabupaten Malang ini juga menyampaikan, mayoritas yang menjadi keluhan masyarakat Kabupaten Malang, terkait pembangunan dan perbaikan infrastruktur menuju lokasi wisata yang dianggap masih jauh dari kata layak. Khususnya kenyamanan dan kelayakan bagi pengemudi roda dua dan roda empat. (dad/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
