Rapat yang digelar Komisi l DPRD Kabupaten Pasuruan.
"Setelah PTPS dilantik, akan banyak kegiatan yang dilakukan. Tentu saja, hal ini akan membuat serapan anggaran meningkat secara signifikan," ucapnya.
Arie tak merinci secara detail besaran serapan anggaran dari total Rp19 miliar. Selain untuk honorarium petugas ad hoc, anggaran juga digunakan untuk kegiatan sosialisasi, penguatan kapasitas pengawas, dan kegiatan lainnya.
"Ada kemungkinan anggaran untuk fasilitasi penertiban alat peraga kampanye (APK) tidak terserap seluruhnya," sebutnya.
Hal itu dikarenakan penertiban APK sebenarnya merupakan kewenangan Satpol PP Kabupaten Pasuruan. Namun, apabila OPD terkait membutuhkan sumber daya manusia (SDM) dari Bawaslu, seperti panwascam atau pengawas desa/kelurahan, anggaran akan terserap.
"Termasuk advokasi dan musyawarah penyelesaian sengketa itu serapannya memang di akhir tahapan. Kalau tidak ada sengketa hasil pilkada ya tentu saja tidak terpakai," pungkasnya. (zia/par/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
