SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Rencana DPW PPP Jatim dan koalisi Mojopahit yang akan melayangkan gugatan ke KPU mendapat dukungan penuh Partai Nasdem. Mengingat sejak awal dibukanya pendaftaran Pilwali Kota Surabaya, partai besutan Surya Paloh banyak melihat terjadinya kejanggalan dan pemaksaan kehendak yang tentunya hal ini akan merugikan rakyat Surabaya.
Ketua DPW Partai Nasdem Jatim, Effendy Choiri mengatakan, sejak awal pihaknya sudah mencium sebuah kejanggalan dalam Pilwali Surabaya. Mulai soal rekomendasi DPP PAN untuk pasangan calon Rasiyo-Dhimam Abror Djuraid hingga perpanjangan pendaftaran sampai dua kali. Padahal menurut aturan, perpanjangan pendaftaran hanya satu kali saja.
BACA JUGA:
- Untuk Cawali Surabaya, Risma Dikabarkan Punya Dua Jago: Ery Cahyadi dan Hendro Gunawan
- PDIP Minta Mahar Hingga Rp 10 M, Cawawali Surabaya Punya Uang Berapa?
- PKB Intruksikan Kader Sosialisasikan Fandi Utomo sebagai Cawali Surabaya
- Di Depan 700 Kiai MWCNU-Ranting NU se-Surabaya, Kiai Asep: Wali Kota Surabaya Harus Kader NU
"Karenanya kami akan mendukung penuh oleh partai PPP maupun koalisi Mojopahit yang akan menggugat KPU. Karena sudah jelas, di situ banyak kejanggalan dan KPU telah mencoreng proses demokrasi. Kalau ini dibiarkan, maka jelas rakyat yang dirugikan," tegas Gus Choi-panggilan akrab Effendy Choiri, Rabu (26/8).
Terpisah, Said Salahudin, Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (SIGMA) menjelaskan, munculnya gugatan dari Koalisi Majapahit kepada KPU terkait perpanjangan masa pendaftaran, dianggapnya sangat wajar.
Sebab, sejak awal dirinya sudah mengingatkan bahwa Bawaslu tidak berwenang mengeluarkan rekomendasi perpanjangan pendaftaran, kecuali diawali oleh adanya pelanggaran atau sengketa Pilkada.
"Nah, gugatan dari Koalisi Majapahit itu harus ditempatkan dalam konteks yang berbeda dengan keengganan mereka untuk mengusung pesaing Risma. Itu dua hal yang berbeda," pungkas Said. (mdr/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
