“Dengan kelompok sasaran mencakup remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan bayi berusia 0-59 bulan. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan intervensi, jadi untuk pak camat, lurah tolong untuk petugas di lapangan disinergikan sesuai dengan susunan tim yang sudah dibentuk dan laporan secara berjenjang ke jenjang yang lebih tinggi sehingga jika ada kekurangan atau hambatan bisa diketahui dan dicarikan solusinya bersama-sama,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Kediri, Chevy Ning Suyudi, menyatakan rembuk stunting ini merupakan aksi ketiga dari delapan aksi konvergensi untuk percepatan penurunan stunting. Nantinya Pemkot Kediri akan melakukan tahapan berikutnya sampai dengan 8 aksi konvergensi hingga akhir tahun 2024.
“Hasil rembuk stunting ini merupakan komitmen bersama agar di tahun perencanaan 2025 nanti semua permasalahan terkait percepatan penurunan stunting dapat diakomodir di APBD tahun 2025,” ucapnya.
Ia pun menyebut, percepatan penanganan stunting sudah tertuang dalam tujuan Rencana Pembangunan Derah (RPD) Kota Kediri tahun 2025-2026 poin kedua yakni meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Kolaborasi multisektor dan multipihak dalam percepatan penurunan stunting pun telah dilakukan Pemerintah Kota Kediri.
Salah satunya, lanjut Chevy, dengan melakukan pendekatan multi sektor yang dilakukan sejak tahun lalu terkait dengan kesehatan dan gizi, air minum dan sanitasi, pengasuhan dan paud, perlindungan sosial serta ketahanan pangan.
“Tahun lalu kami juga bekerjasama dengan beberapa dosen di perguruan tinggi yang ada di Kota Kediri untuk melakukan penelitian atau kajian terkait stunting,” katanya.
Diterangkan Chevy, permasalahan stunting yang multi dimensional memerlukan upaya lintas sektor dan melibatkan seluruh stakeholders secara terintegrasi.
"Untuk itu melalui koordinasi serta konsolidasi program serta kegiatan di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan, kami berharap dapat mewujudkan Kota Kediri zero stunting, " tuturnya.
Rembuk stunting diisi pemaparan terkait perencanaan dan penganggaran percepatan penurunan stunting oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama Ketua TPPS, Forkopimda dan stakeholder. (uji/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News