Forum Rakyat Demokratik di Pemalang Imbau Masyarakat Tak Pilih Capres yang Terlibat Kasus 98

Dalam kesempatan terpisah, aktivis FRD yang juga mantan Sekretaris Jenderal PRD, Petrus Hariyanto, menyatakan pemerintah segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM.

"Bahwa penuntasan kasus pelanggaran HAM akan sulit dilakukan jika negeri ini dipimpin oleh politisi yang justru pernah terlibat dalam penculikan serta kejahatan HAM di masa lalu," katanya.

Petrus juga menyesalkan fakta bahwa menjelang pilpres banyak bekas aktivis yang memberikan dukungan kepada capres yang terlibat dalam kasus penculikan.

"Jangan lupa akan sejarah, terutama kasus penculikan. Aktivis tidak boleh menjadi bagian dari gerakan yang ingin melupakan kejahatan sejarah di masa lalu. Praktik ini hanya akan memperpanjang impunitas," tegas Petrus.

FRD, menurut Petrus, akan tetap melawan capres yang terlibat dalam penculikan, tanpa memandang siapapun cawapres yang akan digandengnya.

"Walaupun menggandeng putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, kami akan tetap melawannya," tandas Petrus.

Forum Rakyat Demokratik (FRD) untuk Keadilan Keluarga Korban Penghilangan Paksa pertama kali dideklarasikan di Kantor YLBHI, Jakarta, pada 27 Juli 2023.

Dipimpin oleh mantan aktivis PRD seperti Petrus Hari Hariyanto, Wilson, Anom Astika, Roso Suroso, Lilik HS, dan kawan-kawan, FRD berjuang untuk menuntaskan kasus penghilangan paksa serta pelanggaran HAM lainnya di Tanah Air.

Selain menyerukan untuk tidak memilih capres yang terlibat dalam penculikan, FRD juga menolak praktik politik yang memupuk intoleransi di Indonesia.

FRD juga mengadakan peringatan ulang tahun ke-60 penyair Wiji Thukul pada 23 Agustus lalu. Acara ini dihelat di Galeri Nasional, Jakarta, dan dihadiri oleh ratusan orang. Acara ini mengingatkan bahwa Wiji Thukul dan rekan-rekannya masih belum kembali pulang. (rev/mar)