Kakanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari (berkacamata) saat dilantik sebagai anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, Rabu (3/5/2023) kemarin.
Menkumham menekankan bahwa pengawasan dan penindakan tersebut sebagai bentuk aplikasi dari penegakan hukum. "Tegakkan hukum dan beri kepastian hukum kepada masyarakat," tandasnya.
Yasonna juga mengingatkan, bahwa melindungi posisi Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.
"Dalam rekomendasi dari FATF, notaris menjadi salah satu unsur yang dievaluasi perannya sebagai garda terdepan dalam mencegah TPPU dan TPPT," tukasnya.
Selama proses mutual evaluation review (MER) yang lalu, aktivitas notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik menjadi perhatian.
"Peran strategis notaris dalam tatanan hukum di Indonesia, khususnya dalam interaksi masyarakat terkait hubungan keperdataan, diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ), mengenali beneficial owner, dan melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan," jelasnya.
Profesionalisme yang dikedepankan oleh seluruh anggota dapat memberi dampak positif yaitu dapat menjaga marwah notaris. "Karenanya mari kita bekerja sama, sama-sama bekerja, dan bergotong-royong," urainya. (cat)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
