Dewan Anggap Pembangunan Gedung Damkar Tak Urgent: Lebih Baik Fokus Program Prioritas Daerah

Keterangan yang sama disampaikan oleh H. Sholeh, anggota komisi III. Dirinya menilai ada beberapa program yang masih perlu perhatian Pemkab Pasuruan. Di antaranya penanganan wilayah kumuh, hingga desa-desa yang masih belum ODF lantaran tak mempunyai jamban.

"Jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan yang belum memiki jamban mencapai puluhan ribu dan ini tersebar di semua kecamatan," jelasnya.

Terpisah, Yudha Tri Widya Sasangka, Sekda Kabupaten Pasuruan yang juga Ketua Tim Anggaran Kabupaten Pasuruan belum bisa dikonfirmasi terkait program pembangunan gedung damkar tersebut.

"Masih mendampingi KPK RI," jawabnya saat dihubungi melalui WhatsApp.

Sebelumnya, Bupati Pasuruan H. M. Irsyad Yusuf menyatakan proyek senilai Rp25 miliar itu bukan hanya untuk pembangunan kantor damkar. Melainkan juga untuk kantor BPBD.

Adik kandung Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf itu menjelaskan, kantor damkar sengaja dibangun terpusat di Kraton, bukan per zona. Sebab, yang dibangun kali ini bukan hanya pos damkar, tetapi kantor BPBD sekaligus gudang untuk menyimpan peralatan kedaruratan bencana, termasuk garasi mobil damkar.

Kata Gus Irsyad -sapaan akrabnya- membangun pos damkar di beberapa wilayah juga akan memakan anggaran yang cukup besar. Meski demikian, pihaknya tetap akan berencana membangun pos damkar di beberapa titik. Hanya saja bekerja sama dengan pihak swasta.

Seperti di Kecamatan Purwosari, ia mengaku sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan pos damkar. "Di sana untuk meng-cover jika terjadi insiden kebakaran di beberapa wilayah," kata bupati.

Bupati Irsyad mengatakan, pembangunan kantor BPBD itu penting, karena saat ini BPBD Kabupaten Pasuruan sudah naik ke tipe A. Karena itu, butuh kantor dan sarana dan prasarana pendukung. (bib/rev)