“Kalau pengalaman soal konservasi (Aschta) memang oke. Mungkin karena dia jarang tinggal di kota, sehingga komunikasinya kurang begitu bagus. Ya harap dimaklumi,” tandasnya.
Terkait rencana direksi KBS menaikkan harga tiket masuk KBS, Risma memastikan tidak akan ada kenaikan. Dia meyakini dengan kucuran APBD Pemkot Surabaya, KBS tetap mampu beroperasi tanpa harus menaikkan harga tiket masuk.
Selain mengandalkan dana APBD, Pemkot juga rajin mengampanyekan program ‘Sahabat Satwa’, dimana baik individu maupun kelembagaan bisa turut terlibat dalam membantu operasional KBS.
“Ndaklah (kenaikan tarif). Sementara biar bagus dulu. Kan ada uang dari APBD. Kami juga kampanye agar masyarakat turut membantu. Konjen (Konsulat Jenderal) Amerika Serikat juga rencananya akan membantu operasional KBS,” paparnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Masduki Toha menyesalkan aturan pembatasan peliputan jurnalis di KBS. Menurut dia, aturan itu keliru. KBS merupakan badan usaha berstatus BUMD. Biaya untuk kegiatan operasionalnya didanai dari APBD. Jika sudah menggunakan dana APBD, berarti menggunakan uang rakyat.
“KBS itu milik publik. Memang KBS itu milik mbahmu. Buat aturan seenaknya sendiri. Masyarakat kan ingin tahu apa saja yang terjadi di KBS. Informasi jangan ditutup-tutupi dengan membatasi wartawan liputan disana (KBS),” pintanya. (lan/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
