Proyek Smelter Freeport di kawasan JIIPE, Manyar, Kebupaten Gresik. Foto: Humas PT Freeport Indonesia
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Kota (Forkot) Gresik angkat bicara soal PT Freeport Indonesia (FI) yang menetapkan 9 desa yang masuk ring 1 proyek Smelter di kawasan Java Integrated Industrial Ports and Estate (JIIPE). Penetapan sejumlah desa di Kecamatan Manyar dan Bungah dianggap sangatlah kecil.
"Masih terlalu kecil kalau hanya 9 desa ditetapkan Freeport masuk ring 1. Karena itu, Forkot mendesak agar jangkauan wilayah diperluas," kata Ketua LSM Forkot Gresik, Haris S Faqih, melalui keterangan tertulis yang diterima BANGSAONLINE.com, Rabu (1/6/2022) malam.
BACA JUGA:
Menurut dia, keberadaan proyek Smelter di kawasan JIIPE merupakan proyek strategis nasional. Seharusnya, lanjut Haris, pihak terkait bisa menampung lebih banyak desa di Kabupaten Gresik dalam hal ketenagakerjaan.
"Jadi, jangan hanya 9 desa. Kabupaten Gresik itu ada 330 desa dan 26 kelurahan," ungkapnya.
Ia menduga, penetapan itu hanya akal-akalan PT FI untuk meminimalisir distribusi dana corporate social responcibility (CSR) di kemudian hari.
“Itu tidak adil untuk masyarakat yang terdampak secara langsung atas keberadaan proyek Smelter di Gresik," ujarnya.
Bogel (sapaan akrab Haris) menyebut jika landasan penetapan desa ring 1 proyek Smelter ditentukan berdasarkan radius, mestinya ada belasan desa yang terdampak secara langsung di Kecamatan Manyar, Bungah, dan sekitarnya.
