Pansus LKPJ Pertanyakan Tidak Sinkronnya Data OPD

“Padahal hampir semua OPD itu mengeluh, ketika hearing dengan kita mengatakan anggarannya dipotong dan terbatas. Tapi kenyataanya IKU-nya bagus semua,” ungkap Ketua Fraksi Keadilan Bintang Nurani DPRD Jatim ini.

Hal itu kemudian menjadi pertanyaan yang besar bagi anggota pansus yang mengupas seluruh indikator kinerja setiap OPD. Tidak dtemukan kinerja yang maksimal karena anggaran dipotong sedemikian besar, tapi output di 11 Indikator Kerja Utamanya bagus semua.

“Kira-kira apa yang dilakukan Pemprov Jatim sehingga IKU tinggi. Padahal kenyataanya, anggarannya terbatas, situasi ekonomi juga tidak Bagus. Kita butuh transparasi terkait bab anggaran maupun program yang dikerjakan Pemprov Jatim,” ucap politisi PKS ini.

Dwi Hari Cahyono bersama anggota pansus sempat melakukan pembandingan dengan provinsi lain terkait Indeks Kinerja Utama (IKU). Salah satunya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

“Mereka jujur, mengakui betul dari 11 IKU ada 4 IKU yang tidak tercapai di tahun 2021. Karena kondisi ekonomi sedang tidak bagus akibat Covid,” ungkapnya lagi.

Ia berharap kalau pemerintah provinsi bisa transparan maka kerja sebagai sesama pemerintahan lebih enjoy dan sama-sama mengerti.

“Data BPS sendiri terkait indikator 11 IKU, mengakui bahwa data tidak semua disajikan secara keseluruhan oleh para OPD di Pemprov Jatim. Yang ditampilkan yang bagus-bagus saja, tapi yang kurang bagus tidak disajikan. Kami kasihan dengan gubernur,” terangnya.

Sementara itu, Ahmad Tamim, Anggota Pansus DPRD Jatim Pembahas LKPJ Gubernur TA 2021 mendukung adanya upaya DPRD Jatim melakukan hak interpelasi. Menurut politikus yang akrab disapa Gus Tamim ini, sesuai aturannya, pansus LKPJ tidak punya kaitan dengan menerima dan menolak laporan gubernur. Tetapi, pansus hanya mengeluarkan rekomendasi atas nama lembaga DPRD Jatim.

“Nah kalau rekomendasi ini dirasa perlu adanya tindak lanjut seperti hak interpelasi, itu tentu bisa dilakukan. Terlebih karena ada usulan dari fraksi-fraksi mengajukan hak interpelasi maka kemudian nanti akan ditindaklanjuti oleh pansus lagi,” jelas Gus Tamim.

Anggota Fraksi PKB itu mengungkapkan, mencuatnya langkah hak interpelasi tersebut karena terjadi semacam alur yang tidak selaras dalam kinerja pemerintahan Provinsi Jawa Timur. "Satu sisi anggaran refocusing sehingga seluruh OPD anggaran dikurangi, akan tetapi target terpenuhi semua, 11 IKU berhasil semua,” ujarnya.

Gus Tamim melanjutkan, saat DPRD Jatim komunikasi di provinsi lain, misalnya ke DIY, mereka berani mengakui ada 4 IKU yang tercapai. “Ini kan kejujuran namanya, Berani jujur itu hebat,” pungkas kader Ansor ini. (mdr/ari)