Jelang Pilwali Surabaya, PDIP dan Risma Sama-sama Tunggu Momentum

SURABAYA (BangsaOnline) - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku partai pemenang pemilu di Surabaya dinilai menjadi pemegang kartu di Pilkada Surabaya 2015.

"Dua-duanya berhitung dan menunggu momentum. Jika salah satu membuka kartu, maka akan mempengaruhi konstalasi dan peta politik di Surabaya," kata Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono, Rabu (1/4).

Hingga saat ini belum diketahui, apakah Rismaharini akan maju kembali melalui PDIP atau tidak. Hal ini dikarenakan dalam sejumlah pemberitaan, internal PDIP di Surabaya tidak menghendaki Rismharini maju lagi melalui PDIP karena dianggap tidak berkontribusi pada partai.

Sementara di elite DPP PDIP tetap menghendaki Rismaharini maju kembali dengan pertimbangan Rismaharini sebagai kepala daerah yang berhasil. Selain itu, pertimbangan lain popularitas dan elektabilitas Rismaharini masih tinggi.

Di sisi lain, sejumlah partai politik belum bersikap karena masih menunggu arah politik PDIP dan Rismaharini. Bahkan Poros Surabaya yang digalang sejumlah partai siap mengusung Rismaharini jika PDIP tidak mengusung Rismaharini lagi.

Menurut Adi Sutarwijono, Pilkada Surabaya yang akan digelar pada Desember 2015 kuncinya ada di PDIP dan Rismaharini. Ia mengatakan, Rismaharini memiliki kartu popularitas tinggi, dan PDIP memiliki kartu berupa pemilih solid dan juga pemenang Pemilu Legislatif.

Untuk PDIP sendiri, lanjut dia, dimungkinkan kartu akan mulai terbuka pada saat Kongres PDIP yang akan digelar di Bali pada 9 April 2015. Proses internal di PDIP, lanjut dia, juga dimulai dari bawah yakni adanya pendaftaran bakal cawali dan cawawali Surabaya.

Lantas dari pendaftaran itu selanjutnya diformalkan dalam rakercabsus DPC PDIP Surabaya untuk memilih bakal calon. "Baru setelah itu dikirim ke DPP PDIP untuk mendapatkan rekomendasi," katanya.

Kepentingan PDIP Surabaya, lanjut Adi , adalah mempertahankan kemenangan pemerintahan yang sudah dilaluinya selama 15 tahun, yakni sejak zaman Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono dilantik pada Februari 2000.

Saat ditanya, apakah hal itu akan berpengaruh dengan partai-partai lain yang saat ini menunggu sikap dari PDIP dan Rismaharini, Adi dengan diplomatis mengatakan bahwa pihaknya berbicara riil politik di Surabaya saat ini. "Sekali PDIP memgambil keputusan, tentunya akan mempengaruhi konstalasi atau peta politik yang lain," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO