Dengar pendapat antara Komisi E DPRD Jatim dengan pengurus Kwarda Gerakan Pramuka Jatim terkait belum turunnya SK dari Kwarnas. Foto: Ist
Selain itu, belum turunnya SK pengangkatan berimbas pada rencana kerja Kwarda Jatim. Apalagi, lanjut Arum, pramuka ini dituntut harus terus berinovasi dan berkreasi dalam memajukan dunia pendidikan yang berkelanjutan.
"Tentunya kita harus bersabar dulu. Memang ada sedikit kendala, memang ini ujian bagi kami untuk terus aktif, terus mandiri di situasi yang serba sulit ini," ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih, menyatakan telah lima kali berkirim surat ke kwarnas. Namun, surat balasan dari pusat itu dinilainya belum memberikan jawaban yang jelas.
"Bahwa 5 kali kita bersurat tapi jawabannya tidak jelas. Pelanggaran ADRT apa yang dilakukan? Ini kan tidak boleh dibiarkan, akan menjadi preseden buruk," kata Hikmah.
Menurut dia, permasalahan ini tak hanya berdampak pada ketidaknyamanan kinerja kakak-kakak di Kwarda Jatim. Tapi juga dapat berimbas pada masa depan pendidikan luar sekolah bagi anak-anak maupun remaja di Jatim.
"Situasi seperti ini pasti tidak nyaman. Sekalipun tadi kami menyemangati mereka untuk tetap melaksanakan program-program semampunya, dengan cara-cara yang dibenarkan secara peraturan perundang-undangan agar layanan pramuka ini tetap berjalan," ucap Hikmah.
Oleh sebab itu, pihaknya berencana untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan meminta penjelasan langsung ke kwarnas di Jakarta. Sebab, secara ADRT, musda ini berlangsung jelas dan seluruh kwarcab sudah sepakat. Namun, SK pengangkatan belum juga diturunkan.
"Kita akan berangkat ke Jakarta sekitar tanggal 15 atau 16 November 2021 ke Kwarnas dan pihak-pihak di Jakarta. Kita ingin bertanya, sesungguhnya apa sikap kwarnas yang paling jelas, paling clear tidak segera dikeluarkannya SK bagi Kwarda Jatim," urai Hikmah. (mdr/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
