Komisi C Berharap Bank UMKM-BPR Jatim Kucurkan Kredit Lunak untuk Pertanian dan UMKM

Komisi C Berharap Bank UMKM-BPR Jatim Kucurkan Kredit Lunak untuk Pertanian dan UMKM Ketua Komisi C DPRD Jatim Abdul Halim, S.H. (tengah) memimpin Anggota Komisi C saat kunjungan kerja di Jombang. foto: ist.

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - DPRD Jawa Timur berharap agar Bank UMKM-BPR Jatim bisa mengucurkan kredit lunak untuk membantu petani dan sektor UMKM bangkit dari pandemi Covid-19.

Jika disetujui, penyertaan modal yang diberikan Pemprov Jatim nantinya harus disalurkan agar para petani dan pelaku UMKM bisa segera mengembangkan usahanya.

"Harapan saya dengan adanya perda tentang penyertaan modal yang masih dalam proses dibawa ke Mendagri, kami menginginkan visi misi dibuat dan anggaran dimunculkan agar bisa action di tengah masyarakat," ujar Anggota Komisi C DPRD Jatim, Agusdono Wibawanto saat dikonfirmasi, Selasa (5/10/2021).

"Jadi Bank UMKM-BPR bisa mendampingi sektor UMKM dan membantu sektor pertanian serta turunannya. Dengan begitu ketika mereka mendapatkan dana maka dapat mengembangkan sektor usahanya masing-masing," lanjutnya.

Politikus senior Partai Demokrat itu berharap agar kucuran penyertaan modal kepada bank bisa mendongkrak di Jatim. Pasalnya, selama pandemi Covid-19, sektor banyak terkena dampak sehingga mengalami kemunduran. Kondisi itu sangat memukul masyarakat kelas menengah ke bawah, yang terdampak langsung terutama selama pelaksanaan PPKM darurat.

"Dengan adanya penambahan modal nanti juga bisa mendorong menumbuhkan sektor kelas menengah ke bawah. Selama ini masyarakat kelas menengah lagi susah-susahnya untuk bergerak di sektor usaha karena dampak pandemi. Dengan adanya modal bisa memaksimalkan potensi itu dan bank UMKM seperti Bank Jatim," jelasnya.

Sementara itu Ketua Komisi C, Abdul Halim mendorong agar Pemprov Jatim memberikan politik anggaran kepada pemkab dan pemkot yang sampai sekarang belum menyertakan modalnya di Bank UMKM-BPR. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan sehingga semua kota serta kabupaten yang ada bisa ikut memiliki keberadaan Bank UMKM-BPR.

"Dari data yang ada sampai saat ini ada 21 kota/kabupaten yang telah ikut penyertaan modal. Masih ada 17 kota/kabupaten yang belum ikut penyertaan modal. Padahal di 38 kota/kabupaten Bank UMKM-BPR telah memiliki kantor cabang," ujar kader muda NU itu.

Simak berita selengkapnya ...