Ketua PCNU Kota Kediri: Ahwa Tidak Jamin Bebas Politik Uang

KEDIRI (BangsaOnline) - KH Ahmad Subakir, Ketua Tanfidziyah Pengurus Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Kediri mewanti-wanti agar kasus Muktamar NU di Makassar jangan sampai terulang.

“Keputusan-keputusan Muktamar di Makassar itu kan hanya setengah. Yang setengah keputusan PB (NU), bukan keputusan Muktamar, karena waktu di Muktamar pembahasannya tak ada yang tuntas,” katanya. “Semua PCNU tahu itu tapi kita diam, ” tambahnya.

BACA JUGA:

Begitu juga soal politik uang. “Semua sudah tahu. Karena itu kalau politik uang di Muktamar Makassar itu terulang (di Jombang) berarti kita ini jahil murakkab (bodoh berkali lipat –red). Lha iya,semua peserta Muktamar di Makassar tahu soal itu. Karena itu jangan sampai terulang lagi,” katanya.

Apa benar semua PCNU juga sudah tahu siapa oknum yang selama ini jadi penyuap muktamirin? “Ya, iya. Semua sudah tahu waktu bagi-bagi uang. Kan semua. Jadi semua peserta tahu (jalurnya) siapa yang bagi-bagi uang,” katanya.

Karena itu ia tak setuju dengan pendapat kelompok yang menggulirkan sistem pemilihan Ahlul Halli Wal Aqdi (Ahwa) bahwa Ahwa itu untuk mengeliminir politik uang.

“Memangnya ada jaminan para kiai yang duduk di Ahwa itu tak money politics. Saya selalu mengatakan, justru menyuap kiai yang jumlahnya kecil itu lebih gampang ketimbang menyuap kiai dalam jumlah besar,” katanya dengan nada meninggi.

Ia – lagi-lagi - menegaskan bahwa sistem Ahwa tak menjamin bersih dari politik uang.

“Ada yang bilang bahwa yang duduk di Ahwa itu kan para kiai. Masak kiai money politics. Masak kiai bisa dibeli. Saya tegaskan, apa yang disuap di Muktamar Makassar itu bukan para kiai? Semua yang terima uang itu para kiai,” katanya – lagi-lagi - dengan nada tinggi.

Ia mengingatkan, jangan dikira selama ini para pimpinan NU di daerah tak tahu. “Cuma kita ini diam, tak vulgar, tapi semua kita tahu,” katanya.