Selasa, 10 Desember 2019 17:37

Maju Pilwali, Risma Siap Mundur

Jumat, 13 Maret 2015 21:08 WIB
Editor: Revol
Wartawan: Maulana
Maju Pilwali, Risma Siap Mundur
Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. foto: bbc

SURABAYA (BangsaOnline) - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku siap mengikuti aturan mundur dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) jika nanti maju dalam pemilihan wali kota (Pilwali) Desember 2015. Aturan PNS agar mundur dari jabatannya ini tertuang dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Risma, panggilan akrab Tri Rismaharini menyatakan, pihaknya sudah lama mengetahui bahwa calon kepala daerah yang PNS, harus meninggalkan statusnya tersebut. Namun begitu, perempuan asal Kediri ini masih belum memutuskan untuk kembali lagi bersaing untuk meraih kursi orang nomor satu di Surabaya.

“Saya sudah tahu aturan (mundur) itu sejak lama. Saya serahkan semua (pencalonan saya) ke warga Surabaya seperti apa,” kata mantan kepala Badan Pperencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menyatakan, bahwa Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini wajib mengundurkan diri dari posisinya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) jika maju lagi dalam Pilwali. Peraturan tersebut tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pasal 7 huruf (t). Bunyinya, "Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon".

Ketua KPU Kota Surabaya, Robiyan Arifin mengatakan, UU Pilkada yang baru ini memang risikonya akan jauh lebih tinggi. Sebab, ada perubahan yang membuat dampak signifikan, yakni harus melepas jabatan PNS. Itu dilakukan untuk mencegah adanya konflik kepentingan. Sehingga siapapun yang maju tidak akan bisa memanfaatkan jabatan dan pangkat yang dimilikinya untuk mendulang suara.

“Jadi kalau bu Risma nyalon lagi, meski sekarang dia sudah non aktif PNS, dia harus mundur dari jabatannya sebagai PNS,” ujar Robi, panggilan Robiyan Arifin.

Robi menjelaskan, perubahan UU itu mengubah aturan dalam UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Di mana pada UU sebelumnya, PNS yang mencalonkan diri hanya diharuskan mundur dari jabatannya. Tapi tetap menyandang status PNS. Dengan UU baru ini, siapa pun yang maju di pilkada, tidak lagi memiliki embel-embel pangkat atau jabatan

“Siapapun yang maju adalah wakil rakyat yang murni tidak membawa kepentingan kelompok tertentu.Kalau kalah, mereka tidak akan mendapatkan jabatan dan posisi yang dijabat sebelumnya,” paparnya.

Diketahui, pada Pilwali 2010 lalu, Risma yang berpasangan dengan Bambang DH berhasil menang dengan perolehan 358.187 suara atau sebesar 38,53%. Di urutan kedua ada Arif Afandi-Adies Kadir dengan raihan 327.516 suara atau 35,25%. Selanjutnya ada Fandi Utomo-Yulius Bustami yang mengantongi 129.172 suara atau 13,90%. Urutan ke empat BF Sutadi-Mazlan Mansur sebanyak 61.648 suara atau 6,63%. Terakhir adalah pasangan Fitradjaja Purnama-Naen Soeryono yang memperoleh 53.110 suara atau 5,71%. Dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 2.142.899 suara, yang menggunakan hak pilihnya 929.663 orang. Suara tidak sah tercatat 39.307.

Disnak Jatim Pastikan Telur yang Beredar Aman dan Sehat untuk Dikonsumsi
Rabu, 20 November 2019 13:57 WIB
Kepala Disnak Jatim, Wemmi Niamawati melakukan kampanye telur ayam Jawa Timur sehat, bebas zat beracun bersama staf di halaman Kantor Disnak Jatim.Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan kampanye "Telur Ayam Jawa Timur Sehat Bebas Za...
Senin, 09 Desember 2019 06:11 WIB
BANYUWANGI, BANGSAONLINE.com - Untuk menyambut peringatan hari jadi Banyuwangi (Harjaba) ke-248 pada 18 Desember 2019, Kabupaten yang berjuluk The Sunrise of Java ini menggelar parade seni budaya Kuwung dengan tema "Gumelare Bumi Blambangan" Sab...
Senin, 09 Desember 2019 23:53 WIB
Oleh: Sila Basuki, S.H., M.B.A. Tren kemenangan seorang calon independen dalam pilkada Kota Surabaya akan sangat mungkin terjadi, mengingat di beberapa kota lain juga bisa terjadi. Berkat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang p...
Sabtu, 30 November 2019 20:10 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*76. Wa-in kaaduu layastafizzuunaka mina al-ardhi liyukhrijuuka minhaa wa-idzan laa yalbatsuuna khilaafaka illaa qaliilaan.Dan sungguh, mereka hampir membuatmu (Muhammad) gelisah di negeri (Mekah) karena engkau h...
Minggu, 22 September 2019 14:08 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<<<<...