Kades Munggugebang Wariyanto bersama Suparno usai pelantikan.foto ist.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Kasi Pemerintahan Desa (Pemdes) Munggugebang Kecamatan Benjeng Suparno, tak terima dengan langkah Camat Benjeng Suryo Wibowo yang mengeluarkan SK (Surat Keputusan) Nomor 141.2/10/437.108/2021 tentang pembatalan keputusan kepala desa (Kades) Munggugebang Nomor 141.2/8/427.106.18/2021 tentang pengangkatan Perangkat Desa Munggugebang.
"Saya tak terima dengan langkah Camat Benjeng membatalkan SK pelantikan. Sebab, camat tak punya wewenang untuk itu. Apa dasar camat membatalkan, karena itu saya akan tempuh jalur hukum," ucap Suparno kepada BANGSAONLINE.com, Jumat (28/5/2021).
BACA JUGA:
- Apresiasi Kepemimpinan Jokowi, 330 Kades di Gresik Deklarasi Gabung Relawan Jawi Wetan
- BHP Termin 2, 3, dan 4 Tahun 2023 Belum Cair, Pembangunan di Desa Kembangan Tersendat
- BK DPRD dan BHP Tahap 2 Belum Cair, Kades di Gresik Kelimpungan, ini yang Dikhawatirkan
- Desa Padeg Gresik Gelar Haul Dua Sesepuh Desa dan Perayaan Tahun Baru Islam
Menurut Suparno, SK Camat Benjeng yang membatalkan pengangkatan dirinya dengan pertimbangan penjaringan yang dinilai inprosedural, tak berdasar. Ia mengklaim, proses penjaringan sudah sesuai aturan. Mulai dari pembentukan panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa (P3D), ujian perangkat, pengumuman hasil ujian, hingga permintaan rekomendasi kepada camat dan pelantikan.
"Semua sudah transparan. Semua sudah dijalankan sesuai prosedur, baik di saat tahapan awal berupa pembentukan panitia P3D, semua unsur yang diamanatkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2016 tentang P3D, maupun Peraturan Bupati (Perbup) nomor 19 tahun 2017 tentang P3D. Semua sudah dijalankan," terangnya.
Suparno kemudian mencontohkan komposisi panitia P3D yang dipersoalkan camat karena tak memenuhi unsur. "Setahu saya sudah memenuhi unsur seperti amanat regulasi yang ada, ada unsur tokoh masyarakat, unsur pemuda, dan unsur lainnya. Struktur panitia P3D juga sudah dipenuhi sesuai perda dan perbup, ada ketua, sekretaris, bendahara, seksi pendaftaran, seksi keamanan dan lainnya," imbuh Suparno.
Begitu juga saat ujian, kata Suparno, panitia P3D sudah menjalankan tahapan seperti amanat perda dan perbup, mulai tanggal pendaftaran dan pelaksanaan ujian.
