SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) dan Wabup Subandi membeber program 100 hari kerja usai dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Jumat (26/2/2021) sore kemarin.
Program 100 hari kerja itu di antaranya fokus peningkatan kualitas jalan dan penanganan banjir. Itu disampaikan saat menggelar jumpa pers, di Pendapa Delta Wibawa, Jumat (26/2/2021) malam.
BACA JUGA:
- Dipanggil KPK Sebagai Tersangka Gus Muhdlor Mangkir
- KPK Tetapkan Gus Muhdlor Jadi Tersangka, Pj Gubernur Jatim Hormati Proses Hukum
- KPK Tetapkan Gus Muhdhor Tersangka, Dicegah Keluar Negeri, Laporkan Kekayaan Rp 4,7 Miliar
- Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Pemkab Sidoarjo Betonisasi 20 Ruas Jalan Desa Tahun 2024
Dalam kesempatan itu, Gus Muhdlor menegaskan bakal merealisasikan 17 Program Kerja Sidoarjo MAS (Maju Aman Sejahtera). Salah satunya, Gus Muhdlor akan fokus pada peningkatan kualitas jalan. Targetnya, jalan kabupaten dibeton tanpa menghilangkan kultur jalan desa. Target lainnya, membenahi kualitas pelayanan publik yang masih dikeluhkan masyarakat.
Gus Muhdlor juga menyinggung penanganan banjir di tiga desa di Kecamatan Tanggulangin yang selama ini masih belum teratasi. Yakni banjir di Desa Banjarpanji, Desa Banjarasri, dan Desa Kedungbanteng. Penempatan pompa air di titik banjir wajib dilakukan. Kemudian persoalan teknis penanganan lainnya akan dikaji kembali.
Dalam kesempatan tersebut Gus Muhdlor juga menyinggung pencairan dana desa. "Saya akan segera merealisasikan melalui Perbup Dana Desa yang secepatnya akan segera dibuat," tandas alumni FISIP Unair ini.
Dengan begitu pembangunan akan segera dapat dilakukan. Percepatan Perbup Dana Desa menjadi salah salah satu instruksi Gubernur Jatim saat dirinya dilantik.
Dalam jumpa pers tersebut Gus Muhdlor menginginkan peran serta media dalam membangun Kabupaten Sidoarjo. Untuk itu harus ada sinergitas antara keduanya.
Menurutnya, Pemkab Sidoarjo bersama media dapat berjalan beriringan dalam membangun Kota Delta. Media dapat menjadi corong pembangunan yang dilakukan pemerintah. Kinerja pemerintah harus diketahui masyarakat.
Sementara, Wabup Subandi meminta meminta paradigma lama kinerja OPD yang lelet hendaknya ditinggalkan. OPD yang manja dalam menjalankan tupoksinya akan menjadi catatan.