Lantik 17 Kepala-Wakil Kepada Daerah Tiga Sesi, Gubernur Khofifah Minta Kerja Cepat, Tepat, Detail

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik 17 Kepala dan Wakil Kepala Daerah yaitu Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 Provinsi Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (26/2).

Pelantikan saat masa pandemi Covid-19 ini dilakukan secara hybrid dengan menerapkan SOP Protokol Kesehatan yang ketat. Di mana, selain digelar secara offline dengan sangat terbatas juga bisa disaksikan secara live streaming. Dalam pelaksanaannya, pelantikan dibagi menjadi tiga tahap dalam hari yang sama.

Seperti diketahui, dari hasil Pilkada serentak 9 Desember 2020 yang lalu ada 19 kabupaten/kota, namun dalam pelantikan ini hanya 17 kabupaten/kota, hal ini dikarenakan Kabupaten Pacitan dan Tuban pelantikannya akan dilaksanakan menyusul pada tanggal 4 April 2021 dan 20 Juni 2021.

Pelantikan sesi pertama dilaksanakan pukul 09.00 WIB untuk enam pasangan Kepala Daerah yakni Bupati Trenggalek H. Mochamad. Nur Arifin dan Wakil Bupati Trenggalek Syah M. Natanegara, S.H, Bupati Sumenep Achmad Fauzi, S.H., M.H dan Wakil Bupati Sumenep Hj. Dewi Khalifah, S.H., M.H., M.Pd.I, serta Bupati Situbondo Drs. H. Karna Suswandi, M.M dan Wakil Bupati Situbondo Hj. Khoirani, S.Pd, M.H.

Kemudian Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, S.T., M.H. dan Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, M.H., M.Si., Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Wakil Bupati Banyuwangi H. Sugirah, S.Pd., M.Si., serta Bupati Ponorogo H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M. dan Wakil Bupati Ponorogo Hj. Lisdyarita., S.H.

Sesi kedua yakni pukul 13.00 WIB untuk enam pasangan Kepala Daerah yakni Bupati Blitar Hj. Rini Syarifah dan Wakil Bupati Blitar H. Rahmat Santoso, S.H., M.H., Wali Kota Pasuruan Drs. H. Saifullah Yusuf dan Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, S.TP., M.Si, serta Bupati Jember Ir. Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Jember KH. Muhammad Balya Firjaun Barlaman.

Kemudian Bupati Malang H. M. Sanusi, M.M. dan Wakil Bupati Malang Drs. H. Didik Gatot Subroto, S.H., M.H., Wali Kota Blitar Drs. H. Santoso, M.Pd. dan Wakil Wali Kota Blitar Ir. H. Tjutjuk Sunario, M.M., serta Bupati Mojokerto dr. Ikfina Fahmawati, M.Si. dan Wakil Bupati H. Muhammad Albarra, Lc., M.Hum.

Untuk pelantikan sesi ketiga dilaksanakan pukul 16.00 WIB untuk lima pasangan Kepala Daerah. Yaitu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, S.T., M.T. dan Wakil Wali Kota Surabaya Ir. H. Armuji, M.H., Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, S.H. dan Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa, S.T.

Selain itu, Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani, S.E. dan Wakil Bupati Gresik Dra. Hj. Aminatun Habibah, M.Pd, Bupati Lamongan Dr. Yuhronur Efendi, M.B.A. dan Wakil Bupati Lamongan Drs. KH. Abdul Roub, M.Ag, dan Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor, S.I.P. dan Wakil Bupati Sidoarjo H. Subandi., S.H.

Pelantikan tersebut juga berlangsung istimewa, karena pada sesi ketiga, juga dihadiri langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung beserta Istri, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Agus Fatoni.

Prosesi pelantikan pada ketiga sesi diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), pengambilan Sumpah Jabatan, penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pakta Integritas.

Selanjutnya dilakukan pemasangan Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan yang diikuti pemberian Petikan Surat Keputusan Mendagri, serta pembacaan kata-kata Pelantikan oleh Gubernur Jawa Timur atas nama Presiden Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah meminta kepada para Kepala Daerah yang baru saja dilantik untuk bekerja cepat, tepat dan detail. Tidak hanya itu, seperti tagline di Pemprov Jatim yakni CETTAR (Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif), para Kepala Daerah juga diminta untuk memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan lublik yang cepat, sebagai bagian yang penting.

“Ada hal yang harus kita lakukan yakni bersinergi dan kolaborasi. Apabila para Kepala Daerah membutuhkan spesific knowledge atau spesific skill, kita bisa melakukan diskusi-diskusi pengayaan untuk saling memberi penguatan. Apalagi saat ini masih pada posisi PPKM mikro artinya kecepatan kerja diharapkan bisa dilakukan dengan baik berseiring dengan pengendalian covid-19. Bahwa Covid-19 di Jatim memang sudah melandai tapi belum berhenti penyebarannya,” ungkap Khofifah.

Selain itu, Khofifah berpesan kepada para Bupati/Wali Kota dan wakilnya untuk memastikan percepatan pencairan dana desa. Diharapkan dana desa ini dapat terealisir pencairannya sebesar 40 persen pada Triwulan I Tahun 2021 ini. Selain itu bagi kabupaten yang belum menyelesaikan Perbup mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa Tahun 2021, untuk segera dirampungkan.

“Percepatan pencairan dana desa ini penting dilakukan mengingat 60, 82 PDRB Jawa Timur di Tahun 2020 adalah konsumsi rumah tangga. Artinya, pencairan dana desa ini dibutuhkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat terutama masyarakat perdesaan. Ditambah dana desa ini berkaitan juga dengan posko PPKM Mikro di desa-desa sesuai Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021. Dengan begitu akan memberikan multiplier effect, sehingga akan ada pertumbuhan yang bisa dibangun di masing-masing daerah,” jelasnya.