Jumat, 26 Februari 2021 02:06

​Ramai Soal Pungutan BPHTP, Bapenda Kabupaten Kediri: Dasar Pengenaan Adalah NPOP Bukan NJOP

Senin, 18 Januari 2021 10:54 WIB
Editor: Nizar Rosyidi
Wartawan: Muji Harjita
​Ramai Soal Pungutan BPHTP, Bapenda Kabupaten Kediri: Dasar Pengenaan Adalah NPOP Bukan NJOP
Syaifuddin Zuhri, Kepala Bapenda Kediri. foto: Kediri Lagi TV

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Kepala Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Kediri Syaifuddin Zuhri menjelaskan bahwa dasar pengenaan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) adalah NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak) bukan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).

Hal tersebut disampaikan Syaifuddin Zuhri untuk mengklarifikasi pernyataan Ketua DPC PDIP Murdi Hantoro yang menyebutkan Bapenda telah menarik BPHTB melebihi NJOP.

"Nilai Perolehan Objek Pajak, kalau jual beli adalah harga transaksi. Besarannya adalah 5 persen," kata Syaifuddin Zuhri melalui pesan WA kepada BANGSAONLINE.com, Senin (18/1/2021).

Menurut Syaifuddin, Bapenda tidak pernah menetapkan BPHTB, tetapi menerima laporan isian surat pemberitahuan BPHTP terutang dari masyarakat. Tugas Bapenda adalah meneliti kebenaran isian surat terutang tersebut, apakah harga transaksinya benar atau tidak.

"Kebanyakan isian surat BPHTB terutang tersebut adalah tidak benar. Makanya Bapenda Kabupaten Kediri perlu klarifikasi kepada warga yang telah mengisi isian surat terutang tersebut," terang Syaifuddin.

Diberitakan sebelumnya, bahwa masyarakat Kabupaten Kediri mengeluhkan tingginya BPHTP yang ditetapkan oleh Bapenda Kabupaten Kediri. Keluhan ini disampaikan sejumlah masyarakat kepada anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kediri, saat menggelar reses beberapa waktu lalu.

Murdi Hantoro, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri membenarkan adanya pengaduan masyarakat terkait tingginya BPHTB tersebut. Murdi mengaku telah melakukan pengecekan, dan hasilnya ternyata pungutan BPHTB memang tinggi dan cenderung ugal-ugalan. 

"Tidak hanya masyarakat biasa, tapi sejumlah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Kediri juga mengeluhkan perhitungan besaran BPHTP," kata Murdi.

Selain itu, penerapan sistem online pengurusan BPHTB juga dirasakan oleh masyarakat menyulitkan dan berbelit-belit. Masyarakat harus bolak-balik, karena tidak ketemu petugas yang diberikan kewenangan untuk menetapkan besaran pajak atau bea yang harus dibayar.

"Tawar-menawar dilakukan lewat online dan ini bisa memakan waktu lama bahkan sampai berbulan-bulan untuk mencapai kesepakatan," terang Murdi.

Oleh karena itu, Murdi memerintahkan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Kediri secepatnya memanggil pihak Bapenda guna dimintai keterangan.

"Masalah ini harus segera diluruskan, bila nantinya ternyata ditemukan penyimpangan harus diproses secara hukum," tegasnya. (uji/zar)

Dua Warga Kepulungan yang Terseret Banjir Bandang Ditemukan Tewas
Kamis, 04 Februari 2021 17:21 WIB
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Dua warga Desa Kepulungan Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, yang dilaporkan hilang akibat terseret derasnya arus banjir Rabu (3/2) kemarin, akhirnya ditemukan dalam kondisi tewas, Kamis (4/2) pagi. Korban adalah ...
Kamis, 07 Januari 2021 16:58 WIB
PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kabupaten Pamekasan dalam masa pandemi ini tetap bertekad memberikan wahana hiburan rekreasi sekaligus olahraga, terutama bagi anak-anak dan usia dini.Melalui kapasitas dan potensi...
Kamis, 25 Februari 2021 07:52 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Dahlan Iskan, wartawan kondang ini memang punya wawasan luas tentang ekonomi. Maklum, ia punya background sebagai pengusaha sukses. Bahkan mantan menteri BUMN. Maka ketika menulis tentang revaluasi aset negara sangat...
Senin, 22 Februari 2021 22:39 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*58. Warabbuka alghafuuru dzuu alrrahmati law yu-aakhidzuhum bimaa kasabuu la’ajjala lahumu al’adzaaba bal lahum maw’idun lan yajiduu min duunihi maw-ilaanDan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. ...
Sabtu, 20 Februari 2021 09:40 WIB
Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam tentang kehidupan sehari-hari. Diasuh Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A., Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) dan pengasuh Pesantren Mahasiswa An-Nur Won...